Luput dari Bantuan, Warga Godo Meradang

Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah korban rumah terbakar asal Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha akibat konflik horisontal dengan desa tetangga beberapa waktu lalu, mengeluhkan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Mereka mengaku tidak terdata sehingga luput dari bantuan, malahan bantuan yang disalurkan dinilai tidak tepat sasaran.

korban kerusuhan godo

Salah satu rumah warga yang ludes terbakar pasca pecahnya kerusuhan Godo beberapa waktu yang lalu. Foto: Arief

Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui dinas terkait dinilai asal-asalan dan tidak melihat kondisi sebenarnya. Sejumlah korban tersebut meminta agar dilakukan pendataan ulang, bahkan Kepala Desa setempat pun meminta hal yang sama.

Warga Dusun Godo, Edi Kurniadin (25), mengaku, salah satu warga korban rumah terbakar yang tidak masuk dalam pendataan untuk pemberian bantuan kali ini. Padahal, sebelumnya mendapatkan bantuan.

Dia mempertanyakan jika Pemerintah Daerah menggunakan data lama, kenapa justru namanya dihapus dari penerima bantuan. “Kalau memakai data lama, tentu nama saya ada. Tapi kenapa nama saya dihapus?,” tandas Edi, Minggu (28/07) lalu.

Menurutnya, pendataan untuk bantuan kali ini tak melibatkan Pemerintah Desa. Tiba-tiba saja muncul sejumlah nama yang dapat bantuan, untuk kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Bahkan, warga yang tidak memiliki kerugian pun diakomodir sebagai warga penerima bantuan.

 Edi Mengaku, dirinya mengalami kerugian yang tak sedikit ketika insiden itu terjadi. Meski sementara menumpang di rumah mertua, namun bawang sebanyak 3 ton ludes terbakar. Selain itu, televisi, mesin bawang, dan sejumlah perkakas penting lainnya juga habis dilahap api. “Saat pemberian bantuan awal, kami dapat. Tapi kok sekarang nama kami dihapus,” ungkapnya.

Tidak hanya dirinya yang tidak masuk dalam data penerima bantuan, lanjut Edi, tetapi sejumlah nama lain yang sebelumnya juga mendapat bantuan, juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk bantuan kali ini, terbagi dalam sembilan kelompok dengan jumlah anggota per kelompok masing-masing 10 orang. “Kami mendengar kabar bantuannya dalam bentuk uang, masing-masing Rp10 juta per Kepala Keluarga (KK),” katanya.

Kepala Desa (Kades) Dadibou, Yakub, SH, yang ditemui di kediamannya mengaku, tidak tahu-menahu dengan pendataan bantuan tersebut. Pemkab Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, diakui, tidak pernah mengoordinasikannya. “Masalah ini baru saya tahu setelah warga menelpon saya. Dan  menanyakan kapan mulai dilakukan pendataan,” akunya.

Meski baru dua bulan menjabat Kepala Desa setempat, lanjut Yakub, mestinya Dinsos juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk pendataan tersebut. Masalahnya, jika yang berkaitan dengan bantuan tidak disalurkan secara teliti, maka akan mendapat protes dari warga. “Apapun alasannya, mestinya saya ini diberitahu karena saya adalah Kades di wilayah ini. Saya dengar kabar,  data yang dipakai itu data sewaktu Kades sebelum say,” imbuhnya.

Kades tidak mengetahui warga mana saja yang mendapat dan tidak mendapatkan bantuan itu. Dia menilai, data tersebut berbahaya jika tidak dimutakhirkan kembali. Pihaknya meminta kepada Dinsos Kabupaten Bima untuk mendata ulang warga korban rumah terbakar yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. “Supaya transparan, kami minta nama-nama warga didata ulang saja. Biar tidak terkesan ada nepotisme dengan pihak-pihak lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bima, A. Wahab Usman, SH, menjelaskan, data yang dipakai pihaknya adalah data lama. Pendataannya dilakukan bersama Kades dan Kepala Dusun setempat.

Data itupun, katanya, menjadi basis data untuk penyaluran bantuan. “Sudah berkali-kali bantuan kami salurkan untuk korban rumah terbakar di Godo dengan memakai data ini,” katanya.

Selama penyaluran bantuan, Wahab mengaku, semuanya berlangsung dengan baik tanpa ada protes dari warga. Data yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat itupun data lama, bukan data yang akan diperbaharui.

Lanjut dia, bantuan yang akan diserahkan nanti hanya satu KK dalam satu rumah. Tidak boleh lebih dari itu, karena dalam satu rumah di Godo, banyak KK-nya. Untuk bantuan, pihaknya masih berusaha di pemerintah pusat melalui permohonan proposal. Data yang sudah disiapkan pun belum dikirim. “Kita ini hanya usaha saja, kalau ada perhatian syukur,” ujar Wahab.  [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *