Kota Bima, Kahaba.– Kemelut yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kini benar-benar memprihatinkan. Mulai dari persoalan pelayanan (air macet) yang memicu demonstrasi warga, dugaan mark-up (menaikan) biaya pemakaian air konsumen, hingga kisruh masalah pembayaran honor pegawai dan tunjangan hari raya (THR). Kemelut dan kekisruhan ini muncul berulang-ulang. Seakan manajemen perusahaan milik daerah tersebut, tidak mampu memperbaiki sistem yang ada. Manajemen perusahaan kerap beralibi, jika setiap tahun mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah.
Puncak dari kemelut “rumah tangga” PDAM, terkuak ketika puluhan pegawainya sendiri melakukan aksi “frontal” dengan berunjukrasa, Sabtu (03/08) pagi lalu. Para pegawai menuntut PDAM membayar THR0 dan gaji. Parahnya, karena kesal dengan manajemen yang terkesan “apatis”, para pegawai nekat melakukan aksi yang menjurus ke tindakan destruktif. Mereka mengamuk, sejumlah fasilitas kantor seperti meja, kursi, dan kipas angin dibanting dan dirusak. Tidak hanya itu, para pegawai membakar ban di depan kantor PDAM, sebagai ekspresi “emosional” mereka terhadap manajemen PDAM. Pelayanan PDAM lumpuh total akibat demonstrasi pegawai saat itu.
Aksi puluhan pegawai itu, adalah cerminan jika PDAM tidak mampu memperbaiki sistem. Jangankan memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, mengurus rumah tangganya sendiri saja tidak mampu dilakukan. Faktanya, dengan adanya aksi puluhan pegawai yang menuntut THR dan gaji hingga mengarah ke tindakan destruktif tersebut. “Sampai menjelang lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, tidak ada kepastian THR kami dibayar. Kami terpaksa lakukan aksi agar ada kepastian,” tandas salahsatu pegawai PDAM, Sukri, saat aksi unjukrasa di PDAM Bima, Sabtu lalu.
Aksi unjukrasa yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita tersebut, sebagai ekspresi kekecewaan para pegawai karena pihak Direksi terkesan tidak peduli terhadap kebutuhan mereka akan THR dan gaji. Setiap tahun, para pegawai selalu mendapat THR, namun tahun ini THR tak kunjung dibayar. Parahnya lagi, ada sejumlah pegawai yang belum dibayarkan gajinya hingga menjelang libur lebaran ini. Padahal para pegawai sangat membutuhkan untuk keperluan lebaran. “Kami minta Direksi PDAM segera memberikan kepastian dan mencairkan THR pegawai,” desak Sukri.
Tuntutan lain yang diusung para pegawai dalam demonstrasi itu, adalah terkait pengangkatan dua pegawai baru menjadi pegawai tetap PDAM. Mereka menilai, pengangkatan pegawai tetap yang baru tidak rasional karena dari mana diperoleh biaya untuk menggajinya. Pasalnya, biaya gaji sejumlah pegawai yang ada sekarang saja kerap tersendat dan dicicil. “Pengangkatan dua orang itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa menggaji mereka sementara pegawai yang ada saja selalu ada masalah dengan pembayaran gaji,” tandas Sukri.
Bagaimana tanggapan pihak Direksi PDAM Bima terkait aksi para pegawainya tersebut? Direktur teknis PDAM Bima, mengaku, jika saat ini perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp2 miliar dan memiliki hutang. Kondisi ini, membuat pihak Direksi PDAM ridak berani mengeluarkan THR untuk pegawai.
Kendati begitu, pihak Direksi PDAM akan mengusahakan THR bagi pegawai meski nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pihak PDAM akan menunggu terlebih dahulu uang setoran dari cabang-cabang PDAM yang ada. “Kita usahakan THR itu ada meski tidak sebesar tahun kemarin,” janji Dirktur Teknis yang didampingi Direktur Bagian Umum PDAM Bima, H. Abdullah Zain.
Mengenai pengangkatan dua pegawai baru yang dipersoalkan pegawai lama, diakui pengangkatan itu karena fungsinya sangat vital di PDAM. Yaitu, sebagai penjaga sumber mata air dan bak penampung di Nungga.
Beberapa waktu lalu, diakui pihak Direksi jika dua pegawai baru itu datang mengundurkan diri kalau tidak diangkat menjadi pegawai tetap. Pihak direksipun berpikir jika mereka mengundurkan diri, maka pelayanan air bersih akan terabai karena tidak ada yang menjaga sumber air dan bak penampungnya. “Kami sudah memantau apa yang mereka (dua pegawai baru, red) lakukan di lapangan. Setiap hari mereka membawa tawa dari perkampungan degan jarak belasan kilometer. Sementara pegawai tetap yang ada di sini belum tentu mau kalau kita perintahkan mengurus sumber mata air,” terang pihak Direksi.
Diungkapkannya, sejumlah pegawai tetap yang ada sekarang, susah diatur dan diperintah. Jangankan disuruh atau dipindah ke Langgudu, Lambu dan wilayah lainnya (wilayah yang relatif jauh), ke Kecamatan yang paling dekat saja seperti Palibelo, mereka tidak mau. “Mereka yang ribut-ribut tuntut THR itu adalah pegawai yang tidak mau disuruh-suruh. Masuk kantor saja dua kali sebulan. Pegawai yang rajin tidak ada ribut-ribut seperti mereka,” ungkapnya. [C/AL]
