Dewan: Terkait Putusan PTUN, Kita Tunggu Hasil Banding KPU

Kota Bima, Kahaba.- Setelah berorasi terkait putusan PTUN Mataram di depan Gedung DPRD Kota Bima, Rabu (14/08/2013), massa aksi yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Konstitusi (FPK) Kota Bima, diterima tujuh anggota DPRD setempat.

PTUN Kabulkan seluruh gugatan pasangan BARU

PTUN Mataram Kabulkan seluruh gugatan pasangan BARU

Massa aksi diterima tiga unsur Pimpinan Dewan yakni Fera Amelia,SE, Feri Sofyan, SH dan Ahmad Miftah, S.Sos. Selain itu, empat anggota lainnya yaitu  Anwar Arman, Ahmad Gani, Alfian Indrawirawan, dan Tiswan Suryaninggrat.

Kepada massa aksi, Ketua DPRD Kota Bima, Fefra Amelia, mengaku secara resmi belum menerima salinan putusan PTUN. Dia pun membaca isi salinan PTUN di hadapan massa.

Tidak lama kemudian, Fera  menganulir kembali pernyataannya yang mengaku belum menerima salinan PTUN tersebut. Pihaknya sudah terima secara resmi salinan itu tanggal 25 Juli 2013 lalu. Tepat sehari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, H. M. Qurais H. Abidin – H. A. Rahman, SE.

Menurut Wakil Ketua DPRD, Feri Sofyan, SH, Dewan tidak memiliki kewenangan untuk melantik. Pelantikan itu merupakan kewenangan Mendagri melalui Gubernur NTB. “Dewan hanya siapkan acara seremonialnya,” tandasnya.

Feri juga mengaku, dewan tidak pernah menerima salinan sebelum pelantikan. Mereka terima sehari setelah pelantikan.

Mengenai fax dari PTUN tentang salinan itu, kata dia, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk Dewan. Karena lembaga Dewan tidak mengenal fax untuk persoalan admistrasi.

Masih kata Feri, jika persoalan menolak, dirinya sebagai kompetitor juga sangat ingin menolak. Tapi pihaknya sebagai warga yang taat hukum, juga menunggu putusan hukum yang  inkrah (tetap).

Menurutnya, proses hukum sekarang masih berlanjut, KPU Kota Bima melakukan banding di PTUN surabaya. “Kita tunggu putusan inkrah itu, dan laksanakan hasil putusan hukum,” pungkas Feri.

Massa Forum Penyelamat Konstitusi Kota Bima meminta agar Dewan mengambil sikap mengenai salinan putusan PTUN. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. koezil

    semoga ranah hukum atau lembaga-lembaga besar di Indonesia khususnya kota bima bisa dan mampu menelaah kasus dengan proses yang adil dan memutuskan suatu perkara dengan bijak, jangan sampai wajah bima yang dilandasi dengan moto maja labo dahu tercoreng oleh provokator atau para lembaga itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *