Dinas Dikpora Dituding Komersialisasikan Pendidikan

Kota Bima, Kahaba.- Sorotan dunia pendidikan di Kabupaten Bima, makin menjadi. Gelombang demonstrasi pun kian diperlihatkan. Kendati dalam jumlah sedikit, namun suara lantang mahasiswa menyorot kinerja dan sikap Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) yang notabene bertanggungjawab terhadap maju-mundurnya pendidikan di Kabupaten Bima, semakin pedas. Diduga, Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengkomersialisasikan pendidikan.

Unjuk rasa REMAN di depan kantor Dikpora Kabupaten Bima, Jumat 16 Agustus 2013. Foto: Dedi

Unjuk rasa REMAN di depan kantor Dikpora Kabupaten Bima, Jumat 16 Agustus 2013. Foto: Dedi

Jumat (16/08/13) pagi tadi, sekelompok insan akademis yang menamakan diri Persatuan Mahasiswa Bima (PMB), kembali berunjukrasa di depan Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Mereka menyorot sejumlah persoalan pendidikan di “Dana Maja Labo Dahu” ini, sangat merugikan rakyat.

Aksi mereka tanpa pengawalan aparat Kepolisian. Keberadaan dan suara mereka cukup menarik perhatian dan mengganggu arus lalu lintas. “Dunia Pendidikan di Bima sedang sakit,” teriak koordinator aksi, Khairul Anas.

Dalam orasinya, anas menyatakan beberapa hal penting terkait pendidikan yang harus segera diselesaikan dan dijalankan dengan baik oleh Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Pertama, Amanat UU 1945 dan diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan UU nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan.

Kedua yakni, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, perlu adanya pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai, serta tenaga pengajar yang berkompeten yang bisa mendidik dengan baik.

“Kami melihat, infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Bima tidak layak, tak ubahnya seperti kandang sapi. Begitupun dengan tenaga pengajar baru yang banyak direkrut dengan dugaan permainan uang untuk menjadi tenaga honor,” sorotnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pengangkatan Kepala Sekolah semata-mata karena kepentingan dan sekehendak hati Dinas dan kepala daerah, tanpa melihat kemampuan dan kompetensi. Akibatnya, berdampak pada menurunya kualitas pendidikan. “Kami meminta agar pengangkatan Kepala Sekolah harus mempertimbangkan asas-asas. Yang memang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Khairul Cs mendesak Dinas Dikpora menghentikan komersialisasi pendidikan di Kabupaten Bima. Dia juga mengingatkan agar anggaran pendidikan dipergunakan sesuai fungsi. “Jangan dikorupsi,” pungkas Khairul. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *