Ratusan Juta Dana BOS Kemenag Harus Dikembalikan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2011 dan 2012 lalu yang dicairkan Kementrian Agama (Kemenag) RI kepada Kementerian Agama Kabupaten Bima ternyata menyisakan persoalan double counting (dobel hitung) yang harus dikembalikan ke kas negara.

Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Drs. H. M. Saleh Karim. Foto: Gus

Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Drs. H. M. Saleh Karim. Foto: Gus

Temuan ini berdasarkan audit oleh Inspektorat pusat di internal kantor Kemenag RI. Pasalnya, senilai Rp 300 lebih juta dana BOS yang harus dikembalikan ke kas negara bagi Pondok Pesantren Salafi penerima BOS di wilayah Kabupaten Bima.

Persoalan ini disebabkan, karena nama siswa di pondok salafi juga tertuang nama yang sama di sekolah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Semestinya jika sudah ada nama namanya di MTs, siswa tidak boleh diusulkan namanya di pondok pesantren.

Persoalan ini dibenarkan oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Drs. H. M. Saleh Karim yang ditemui di kantornya Jumat (23 Agustus 2013). Pengakuan Saleh, jika uang hasil audit inspektorat itu tidak di kembalikan, usulan dan pencairan dana BOS tidak akan dicairkan lagi. “Bahkan, pihak Kemenag Wilayah NTB sudah mengumumkan adanya moratorium penundaan pendirian Ponpes di tahun 2013,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, temuan Inspektorat Kemenag RI tersebut, sudah diimbau pihaknya kepada Ponpes dan Madrasah yang menerima dana BOS double tersebut. “Kata mereka (pihak pondok) dalam waktu dekat akan dikembalikan,” ujarnya.

Di kabupaten Bima, dana BOS double itu didapati pada empat sekolah. Namun ia lupa masing-masing nama sekolah tersebut. “Silahkan ke Kasi Diniyah dan Pondok pesantren untuk menanyakan teknisnya,” kata Saleh.

Ia menambahkan, saat pengusulan dulu sehingga dicairkannya dana double ini, ada kesimpangsiuran aturan sehingga Kemenag tetap mengusulkan nama siswa pondok dan siswa madrasah. Saleh mengaku, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Kantor Kabupaten Bima. “Saya menjadi Kepala baru empat bulan yang lalu, sedangkan temuan inspektorat ini adalah dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012,” terang Saleh pada Kahaba. [BM]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Taraha

    Dana Boss di Bajo Pulau Sape juga sudah 3 tahun, beasiswa anak miskin tidak sampai 80 orang, yang terima hanya 13 orang. Penggunaannya fiktif tetapi Kepseknya selalu memberikan upeti kepada Pak Ahyar (Kepala UPT Dikpora dan Pengawas lainnya), bagi hasil begitu katanya. Yang beginian banyak di Bima.

  2. Martinus Ibo Philipus Aru

    Ah jawa…. dulu jawa menjajah bima, semua lini dikuasai jawa, dari panci ember rombong kepala ini kepala itu jawa melulu. Nah sakarang bima sumbawa ntb di jajah cina dan arab. kalau sumbawa dompu dijajah bali yang baru ni. Eh bima itu asli jawa to? maaf beta kaliru nih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *