Ambulan Gratis Hanya Slogan Pemerintah

Kota Bima, Kahaba.- Masyarakat miskin pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Kota Bima, masih kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan maksimal sesuai kartu yang dimiliki. Untuk membiayai pelayanan kesehatan, terkadang harus merogok kocek sendiri.

Ilustrasi

Ilustrasi

Jika tidak memiliki uang, berhutang pada orang lain terpaksa dilakukan. Padahal, melalui kartu Jamkesmas yang dimiliki, tidak mesti merogok kocek sendiri alias gratis.

Fakta miris ini, dialami Nesa (60 tahun), warga RT 05 RW 03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima. Ia merasa pelayanan gratis bagi masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesmas, hanya slogan yang didengungkan pemerintah. Pasalnya, fasilitas ambulans yang semestinya gratis untuk merujuk ke RSU Mataram, oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima diminta agar menyiapkan ongkos. “Alasannya anggaran pemerintah untuk itu sudah habis,” ucap Mukhtar kepada Kahaba, Kamis (29/08/13).

Putra dari pasien Nesa ini menuturkan, bulan juli lalu orangtuanya (Nesa) menderita sakit yang cukup serius, hingga pihak RSUD Bima menyarankan agar dirujuk ke RSU Mataram. Dengan pertimbangan biaya ditanggung pemerintah karena memiliki kartu Jamkesmas, akhirnya keluarga memutuskan untuk dirujuk ke Mataram.

Kenyataan pahit pun dialami. Bayangan biaya ambulan akan ditanggung pemerintah, ternyata meleset. Muhtar malah diminta menyediakan biaya ambulan saat mengurus seluruh administrasi keberangkatan di Dikes Kota. “Sepengetahuan kami biaya ambulan bagi warga miskin digratiskan,” tandasnya. “Tapi oleh Mahfud (petugas Dikes) beralasan karena biaya untuk rujuk gratis sudah habis dan sekarang tidak ada lagi anggaran dari pemerintah untuk pasien Jamkesmas,” kata Mukhtar.

Karena situasinya emergensi, sebagai solusinya pihak Dikes menyarankan lagi agar menggunakan uang pribadi untuk ongkos ambulan. Mukhtar dan keluarga akhirnya terpaksa meminjam pada orang lain. “Dengan catatan pihak Dikes akan mengganti setelah kembali dari perawatan di RS Mataram,” ujar Mukhtar. “Tapi sampai sekarang tidak diganti. Pihak Dikes Kota samasekali tidak merespon klaim biaya kami,” akunya.

Diakui Mukhtar, bersama keluarga ke Dikes Kota Bima, untuk mempertayakan kembali uang klaim yang dijanjikan akan diganti tersebut. Oleh Mahfud (Pegawai Dikes) menyarankan agar mengumpulkan semua kuitansi pembayaran medis, termasuk biaya ambulan, kemudian dibuat proposal dan diajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sebagai ganti biaya untuk ambulan.

“Tapi tetap saja sampai saat ini tidak diganti dengan alasan sudah tidak ada anggaran,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas Dikes Kota Bima, dr. Agus Dwi Pitono, tidak menampik jika biaya ambulan khusus untuk pasien Jamkesmas, gratis. Hanya saja, dalam kasus yang dialami pasien miskin Nesa, tidak bisa ditanggulangi karena anggarannya habis. Untuk Tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran 30 pasien saja. “Anggarannya sudah habis pada bulan Mei,” katanya.

Dijanjikannya, pihak Dikes Kota Bima akan mengusahakan pengembalian klaim biaya pasien Nesa dalam APBD-Perubahan Tahun 2013, melalui pos anggaran bantuan sosial (bansos).

Lantas, bagaimana jika ada pasien Jamkesmas lain yang membutuhkan pelayanan emergency ambulan untuk ke RSU Mataram? Agus sedikit kebingungan menjawab. “Akan dibantu dengan anggaran Bansos,” tukasnya. Sementara dia sebelumya mengaku  pos anggaran Bansos masih proses pengajuan untuk dibahas dalam APBD-Perubahan. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *