PPI terbengkalai, Pemkot ‘Tutup Mata’

Kota Bima, Kahaba.- Pembangunan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) yang tidak jauh dari pelabuhan Kota Bima, Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat, sampai saat ini belum juga selesai. Bahkan pembangunannya tampak terbengkalai. Sayangnya, Pemkot Bima hanya bisa  ‘menutup mata’ melihat fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

PPI Kota Bima yang terbengkalai.

PPI Kota Bima yang terbengkalai.

“Harusnya PPI segera diselesaikan, sehingga bisa di manfaatkan oleh masyarakat nelayan. Hal ini tentunya bisa menggerakan kami untuk giat bekerja.” Kata ismail, seorang nelayan Tanjung kepada Kahaba, Senin (02/09/13).

Dia mengaku, selama ini masyarakat nelayan hanya membongkar muatan di pelabuhan Bima, dengan biaya tarif yang dinilai cukup besar. Sementara PPI belum bisa mereka gunakan, karena pembangunannya belum jadi. Kondisinya saat ini masih berupa tumpukan air, karena belum dilakukan pengerukkan.” Kami berharap, PPI bisa diselesaikan secepatnya,” harapnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Kahaba di lokasi, tempat pelelangan ikan tersebut, saat ini bukan untuk aktivitas jual beli hasil laut, melainkan untuk bersandar perahu kecil seperti jenis kunting. Bahkan, lokasi itu juga digunakan untuk tempat parkir sepeda motor pengunjung.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengolaan dan Pemasaran, Ir H Juwait yang di konfirmasi Kahaba, menepisnya. Ia mengatakan, pembangunan pelabuhan itu saat ini ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Per tahun 2013 ini pembangunan sudah dilimpahkan ke Pemprov,” katanya di DKP, Senin (02/09/13).

Dia mengaku pekerjaan pembangunan PPI, dilakukan sejak tahun 2009. Sementara fisik pembangunan baru 50% dikerjakan. Rupanya, kata Juwait, masih ada hal yang sangat besar yang belum dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan tersebut. Sebut saja, pengerukan air dan pembangunan pelabuhan diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga Rp 8 miliar.

“Sementara dari APBD hanya melakukan penambahan fasilitas. Diantaranya, pembangunan mushala, rumah singgah, dan gudang penyimpanan termasuk pembangunan pabrik es,” kelitnya.

Ia mengaku, pembangunan PPI belum representatif, karena tidak bisa dilakukan secara kontinu akibat terjadinya pendangkalan di areal pelabuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penggalian dan pembangunan landasan PPI secara maksimal. “Kami hanya bisa melakukan pekerjaan yang ringan dan penambahan fasilitas. Selepas itu adalah urusan pemerintah pusat,” tampiknya. [SR]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *