Di Bima Banyak Ponpes Yang Tidak Memenuhi Syarat

Kabupaten Bima, Kahaba,- Kasi Ponpes dan Diniyah Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Fathurrahman, S.Ag, MH mengaku, sistem pendidikan pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bima masih sangat jauh dengan sisitem pendidikan Ponpes yang ada di daerah pulau Jawa. Terutama dalam sisitem pelaksanaan Ponpes.

Fathurrahman, S.Ag, MH, Kasi PonPes dan Diniyah, Kementrian Agama Kabupaten Bima. Foto: Gus

Fathurrahman, S.Ag, MH, Kasi PonPes dan Diniyah, Kementrian Agama Kabupaten Bima. Foto: Gus

Di antara perbedaan yang sangat mencolok, katanya, di pulau Jawa atau di pulau Lombok sangat ketat dalam proses pendidikannya. Mulai dari materi pembelajaran, kelas tambahan, hingga pengawasan asrama. ”Di Jawa pengawasannya 24 jam. Beda dengan Ponpes di Bima, banyak yang tidak memiliki asrama,” ujar Fathurrahman.

Menurutnya, sistem Ponpes di Bima sama seperti madrasyah. Siswa hanya berada saat kegiatan belajar-mengajar saja, karena Ponpes tidak memiliki asrama. ”Disebut Ponpes itu harus punya santri. Santri ada jika ada asrama,” jelasnya.

Dalam pembiayaan Ponpes, lanjut Fathurrahman, di Jawa jarang mengandalkan dana dari pemerintah. Sekitar 70 persen biaya Ponpes di peroleh dari wali murid. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan Bima yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Untuk membangun Ponpes di Bima hanya bermodalkan tanah dan proposal saja,” sindirnya.

Pengembangan Ponpes di Bima, diakui masih dalam tahap penataan diri. Kendati begitu, Kemenag tetap melakukan pengawasan secara maksimal.

Pada tahun 2013, izin operasional Ponpes mulai diperbaharui. Sementara perpanjangan waktu izin operasional hanya berlaku lima tahun.

Menurutnya, tiap Ponpes akan diberi penilaian yang berbeda. Tergantung tingkat aktifnya Ponpes tersebut. ”Sistem penilaiannya meliputi akreditasi A, B dan C,” sebut Fathurrahman.

Dia mengaku, dalam proses pembinaan Ponpes kerap kali dilakukan pihaknya. Hanya saja, pimpinan Ponpes yang berlatar-belakang Kyai, lebih banyak yang bertitel S.Pd, SH, dan lainya.” Kalau di jawa, Kyai semua,” sindirnya.

Lanjut dia, dalam penilaian Ponpes, tidak main-main. Untuk Ponpes yang tidak memenuhi syarat, langsung dibekukan. Seperti 22 Ponpes yang pernah dibekukan sebelumnya. ”Hal itu kita lakukan demi menertibkan Ponpes, sehingga mereka benar melaksanakan sistem pendidikan dengan benar,” ungkap Fathurrahman. [S]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *