Melanggar Perda, Bos Hotel Kalaki Terancam Pidana

Bima, Kahaba.- Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Baharudin menuding telah terjadi konspirasi yang dilakukan secara sistematis antara pihak manajemen Kalaki Hotel dan Restaurant dengan Pemerintah Kabupaten Bima. Pasalnya, beberapa item perijinan tidak dipenuhi, diantaranya rekomendasi ijin lingkungan.

Kalaki Beach Hotel. Foto: Gus

Kalaki Beach Hotel. Foto: Gus

Menurut  duta Gerindra itu, jelas ada aturan yang dilanggar pada persoalan tarian erotis tersebut. Seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Perundang-Undangan (UU) tentang Ijin Perhotelan dan Porno aksi. Bos Kalaki Hotel dan Restaurant itu pun dapat dijerat hukum pidana. Selain itu juga, keterlibatan pejabat Pemerintah Kabupaten Bima, lantaran memberikan ijin operasi, padahal hingga saat ini tidak ada rekomendasi UKL dan UPL. “Bila melihat besarnya usaha yang dibangun, saat ini Kalaki Hotel dan Restaurant tidak memiliki ijin lingkungan yang harusnya wajib dipenuhi,” sorotnya.

Ia menegaskan, sangat jelas Kalaki Hotel dan Restaurant itu telah melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Restribusi Gangguan dan Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan hal itu, Hotel tersebut dapat di jerat pidana. Karena pertama, sudah mengijinkan hotel tersebut sebagai tempat kegiatan pornoaksi yaitu kegiatan tari erotis oleh sejumlah wanita yang memakai bikini, kedua adanya pesta miras. ”Sudah melanggar, bukan lagi di raba-raba, sudah jelas pelanggarannya,” tegasnya.

Ia pun meminta Pemerintah melalui dinas terkait yang menerbitkan ijin tersebut harus bertanggung jawab. Yang berani mengeluarkan ijin operasi, sementara belum memenuhi syarat. “Kami juga sudah melakukan pertemuan lintas Komisi, yaitu komisi I dan Komisi IV membahas masalah itu,” terangnya.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata dia, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah, terkait masalah tari Erotis dan pesta Minuman Keras (Miras) di Kalaki Hotel dan Restaurant tersebut. Dan setelah membentuk tim serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, termasuk pejabat berkaitan dengan perijinan, dewan akan segera bersikap dan bersurat kepada Pemerintah untuk menyikapi masalah keberadaan Kalaki Hotel dan Restaurant tersebut. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. mari lawan koruptor

    ente pade kayak nggak tahu aja ..ini indonesia man…apa aja bisa diatur…..jual rakyat miskin aja bisa…tuh dimana2 program isinya mengeksploitasi masyarakat ……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *