Rehab Bangunan di Kota, Terkesan Pemkab Enggan “Angkat Kaki”

Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima rupa-rupanya masih enggan untuk ‘angkat kaki’ di wilayah pemerinthan Kota Bima. Faktanya, miliaran anggaran masih dialokasikan untuk rehabilitasi beberapa kantor/badan/dinas yang ada di Kota Bima.

Kantor Pemkab Bima yang terbakar di wilayah Kota Bima yang kini tak bertuan.

Kantor Pemkab Bima yang terbakar di wilayah Kota Bima yang kini tak bertuan.

Semestinya, dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Kabupaten Bima, infrastruktur pemerintahan  kabupaten bima sudah harus diarahkan secara serius di Kecamatan Woha yang merupakan Ibukota Pemerintah Kabupaten Bima. Bukan malah berlomba-lomba memperbaiki kantor yang ada di Kota Bima yang kemudian dinilai mubajir dan sia-sia.

“Harusnya, anggaran untuk rehab saat ini digunakan untuk membangun sedikit demi sedikit kantor pemerintahan di wilayah Kabupaten Bima,” ujar Adi Supriadi, Kordinator Persatuan Gerakan Rakyat (Pagar) Bima.

Kata Adi, contoh di depan mata bagaimana enggannya Pemkab Bima ‘angkat kaki’ dari kota bima dan malah membangun fasilitas Pemerintahannya di Pusat Kota Bimaseperti rehab berat kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bima. Pantauan wartawan pun proses pengerjaan kantor itu menggunakan rangka baja untuk bagian atap, dan beberapa pengerjaan pada bagian yang lainnya jika dihitung secara kasat mata bisa merogoh uang rakyat ratusan juta rupiah.

Demikian pula gedung perkantoran BKP4 dan KP2 di sebelah timur kantor Walikota Bima, yang telah final dilakukan pekerjaan rehabilitasinya. Ada juga beberapa Kantor, Dinas dan Badan yang menumpang di rumah pribadi di wilayah Kota Bima. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima ini ‘lucu’,” guyon Adi.

Gedung Paruga Parenta di lokasi eks kantor Pemkab Bima kini disulap menjadi baru dan terlihat seperti sedia kala. Pekerjaan kantor ini dikerjakan langsung oleh Bagian Umum setda Kabupaten Bima. Saat ini Paruga Parenta dijadikan kantor KP2T yang awalnya menumpang di salah satu ruangan Kantor Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Kabupaten Bima.

“Saya menduga rehab berat dan ringan ini merupakan kesempatan untuk bagi-bagi proyek yang kemudian mengalami ke sia-siaan akhirnya. Ini diduga untuk kepentingan bagi-bagi proyek saja,” cetus Adi yang juga aktivis Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) Lambu-Bima.

Menanggapi pandangan miring itu, Kepala Bagian Umum, Adel Linggiardi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (10/10/13) mengatakan, pengerjaan rehab sejumlah kantor pemerintahan itu dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. “Di bagian umum hanya mengerjakan rehab aula Paruga Parenta yang kini  digunakan sebagai Kantor KP2T saja,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah terpaksa melakukan perbaikan aula tersebut lantaran kurangnya sarana pendukung yang representatif untuk melayani masyarakat. Kata dia, adanya pengerjaan rehab di sejumlah bangunan kantor yang ada bukan berarti Pemkab Bima tak mau pindah. “Untuk pindah butuh waktu dan anggaran yang tidak sedikit,” tuturnya

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H. A. Wahab mengaku, pekerjaan rehabilitasi sejumlah perkantoran di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dinilai penting untuk dilakukan. “Saya tak begitu hafal jumlah bangunan yang di rehab, tapi intinya Kami akan pindah dalam waktu yang seepatnya,” elak Sekda.

Menurut Wahab, rencana membangun kantor pemerintahan masalahnya adalah anggaran yang ada. “Tidak sedikit anggaran untuk membangun gedung pemerintah.  Walaupun anggaran sudah tersedia sebesar Rp 5 miliar,” ungkap Wahab.

Anggaran itu pun, lanjut Wahab tidak cukup untuk membangun gedung Pemerintah Kabupaten Bima, makanya sementara ini diarahkan untuk memperbaiki sejumlah kantor yang dimiliki, demi semata-mata memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak benar untuk bagi-bagi proyek, tapi bangunan itu untuk menyediakan sarana yang representatif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat,” tandasnya. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *