Kabupaten Bima, Kahaba.- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 berlangsung di Aula Hotel Mutmainah, Kamis (31/10/13) lalu. Kegiatan ini di dukungan AIPD Australia-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang.
Discrict Facilitator (DF) AIPD Bima, Umar, SH mengemukakan alasan pihaknya memfasilitasi monev karena terkait hasil akhir proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya sinkron.
“Dari enam kecamatan yang dikunjungi dalam tahapan monitoring , korelasi antara perencanaan dan realisasinya belum sepenuhnya sinkron. Meski pun dari aspek perencanaan dan penganggaran alokasi dananya bagus, tapi di sisi realisasi belum optimal,” kata Umar.
Umar mengungkapkan, monitoring memegang peranan penting karena baik atau tidaknya pelayanan publik, tergantung pada realisasi APBD. Pada tahun anggaran 2014 mendatang, diharapkan ada mekanisme kontrol internal yang lebih baik, sehingga sebelum dilakukan audit oleh BPK, masih bisa dilakukan pembenahan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Bima, Drs. H. Fahrudin, M.Ap mengungkapkan, ekspose hasil monitoring dan evaluasi terpadu 2013 memaparkan hasil temuan lapangan terhadap sejumlah pelaksanaan 87 item proyek SKPD terkait.
Kata Fahrudin, cakupan Monev Terpadu yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bima, Bagian AP Setda, AIPD dan LPPM-Unibraw ini adalah pelaksanaan terhadap APBD Kabupaten Bima TA. 2013.
Bupati Bima yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Drs. H. Abdul Wahab mengatakan, monitoring dan evaluasi ini akan melihat konsistensi SKPD dalam melaksanakan dokumen baik perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Ungkap Wahab, SKPD diharapkan jangan menjadikan dokumen sebagai sebuah formalitas belaka, tetapi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. BPK tetap akan menguji sejauh mana ketaatan kita pada dokumen perencanaan dan penganggaran di tahun 2013 ini.
“Kegiatan harus tergambar dalam Rencana Kerja SKPD dan dituang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan APBD, bila tidak ada, maka harus diperbaiki,” tutur Wahab mengakhiri.
*AGUS | HUM
