Hasil Monev, 87 Proyek di SKPD Jadi Catatan Penting

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemaparan  hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu realisasi APBD Tahun Anggaran  2013 yang dilaksanakan Kamis (31/10) di Aula Hotel Mutmainah, berhasil mengidentifikasi sejumlah kekurangan. Kegiatan ini atas kerjasama Bappeda Kabupaten Bima, Bagian  AP Setda, AIPD dan  AIPD Australia-Lembaga Penelitian serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang.

Tim Terpadu Adakan Monev APBD 2013. Foto: HUMAS

Tim Terpadu Adakan Monev APBD 2013. Foto: HUMAS

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Bima H. Fahrudin, M.Ap mengungkapkan ekspose hasil Monev terpadu anggaran 2013 di lapangan ditemukan pelaksanaan 87 item proyek di SKPD yang menjadi catatan penting yang harus dibenahi.

Kata dia, catatan itu mencakup kurang konsistennya sebagian dokumen perencanaan (Renja SKPD, RKPD) dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, RKA, DPA, dan APBD).

Aspek lain yang harus dibenahi kata H. Fahrudin, seperti proses koordinasi antara aparat desa, aparat kecamatan dengan SKPD pelaksana pekerjaan belum berjalan optimal.  Karena itu, SKPD teknis perlu melakukan kegiatan monev yang berkesinambungan sebagai salah satu dasar perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

“Dari aspek perencanaan kegiatan/program  yang dilakukan, seyogyanya harus mengacu pada RPJMD dan RENSTRA SKPD agar visi misi daerah bisa tercapai sesuai indikator,” ungkapnya.

Mengacu pada hasil Monitoring, lanjut Fahrudin, Tim juga memberikan catatan di mana  peran konsultan perencana dan konsultan pengawas  dan  SKPD belum optimal  serta kualitas pengerjaan proyek yang  belum sesuai dengan RAB. terkecuali BPP Sape.

“Untuk efektifitas, ke depan evaluasi Tim perlu melibatkan unsur Inspektorat Kabupaten Bima dalam setiap kegiatan monev,” tambahnya.

Sementara itu, Konsultan Individu (KI)  LPPM Universitas Brawijaya, Rusman Manik memaparkan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di Lingkup SKPD Kabupaten Bima.

Kata dia, monev adalah kebutuhan dari SKPD yang bersangkutan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. SKPD berkesempatan membuktikan bila Renja (RKA) SKPD yang telah ada di tahap perencanaan, merupakan cara yang ekonomis, efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bima.

Pengendalian kegiatan,  kata Rusman adalah pemantauan tiap kegiatan oleh  masing-masing SKPD yang mencakup realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

“Seharusnya, pengendalian  di tingkat SKPD menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang melaporkan hasil pemantauan dan supervisinya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda kabupaten Bima,” jelas Rusman.

*AGUS | HUM

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *