PPI Terbengkalai, Pemkot ‘Kambing Hitamkan’ Pusat

Kota Bima, Kahaba.- Pembangunan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang dikerjakan sejak tahun 2007, belum juga selesai. Kendati PPI tersebut merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Bima selaku pemilik wilayah, terkesan hanya menjadi ‘penonton’ saja.

PPI Kota Bima yang terbengkalai.

PPI Kota Bima yang terbengkalai.

Konon, pengerjaan pembangunan yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu sudah diserahkan oleh Pemprov kepada Pemkot Bima. Hanya saja, Pemkot tidak siap melanjutkan pengerjaan karena keterbatasan anggaran. Pemkot justru mengalihkan anggaran pengerjaannya kepada Pemerintah Pusat.

Terkait kelanjutan pembangunan PPI, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. Muhammad Rum, tidak berkomentar banyak. Rum malah menyarankan untuk menanyakan langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima. “Tanyakan saja pada Kepala Dinasnya, saya lagi sibuk,” ketus Rum usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bima, Senin (18/11).

Kendati demikian, menurut Rum, pembangunan PPI adalah urusan Pemerintah Pusat, meskipun diketahuinya sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Bima. Rum menepis tidak adanya kesiapan Pemkot Bima melanjutkan pengerjaan PPI.

“Kata siapa tidak ada anggaran, itu urusan pemerintah pusat,” tandasnya.

Kepala DKP Kota Bima melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Ir Juwait M.Ap, yang dihubungi terpisah mengaku, pembangunan PPI memang sudah diserahkan oleh Pemprov NTB kepada Pemkot Bima. Hanya saja, Pemkot tidak siap karena keterbatasan anggaran.

“Berdasarkan Undang-Undang, PPI itu memang menjadi tanggungjawab Pemkot selaku yang punya wilayah. Tapi penyerahan oleh Provinsi masih banyak item pekerjaan yang belum diselesaikan. Terutama, masalah pengerukan kolam dan tempat berlabuh,” tutur Juwait.

Menurutnya, untuk melanjutkan pembangunan PPI membutuhkan anggaran hingga selesai mencapai Rp 10 miliar. Namun, Pemkot tidak siap karena anggaran sebesar itu tidak tersedia dalam APBD.

Juwait kuatir fasilitas pelelangan ikan itu jadi terbengkalai jika tidak ada perhatian dari pemerintah.

“Ini dia masalahnya, kita hanya bisa melobi di Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Kata dia, sejauh ini Pemkot Bima hanya membantu berupa penambahan fasiltas. Diantaranya  Costrage, ABR, pembangunan Pabrik Es, gudang dan rumah singgah. Selain itu,  pemkot Bima menambahkan untuk pemagaran, SPDN, pembangunan Mushala dan pemasangan listrik tegangan tinggi, serta pengeboran air.

“Kalau pemerintah tidak merespons, PPI itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Juwait.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofyan, SH, mengaku, anggaran untuk melanjutkan pembangunan PPI tidak masuk dalam APBD, kendati diketahuinya PPI sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Bima.

“PPI memang menjadi perhatian khusus, tapi tidak ada dalam APBD kita,” katanya.

Menurut Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima itu, Pemkot tidak hanya fokus pada satu titik pembangunan, tapi masih banyak pembangunan lain yang harus diselesaikan. Kendati begitu, diakuinya pembangunan PPI tetap diselesaikan, hanya saja sumber anggarannya bergantung Pemerintah Pusat.

“Sepuluh miliar itu bukan anggaran sedikit, apalagi dalam APBD kita tidak mampu mengalokasikan anggaran sebesar itu,” terang Feri.

*SYARIF

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Kalau sudah seperti ini saling lempar tanggungjawab, mesti alasanya adalah kekurangan anggaran,
    Yang menjadi pertanyaanya adalah apakah sebelum mengadakan pembangungan tidak dihitung dulu anggaran yang dibutuhkan adalan sekian? Kalau tidak demikian ibarat orang bodoh yang membangun rumah ?????@??????.
    Kapan anda anda semua yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif dikabupaten bima ini sukses dalam mengadakan pembangunan, itu contoh kecilnya jalan yang menghubungkan antara pela dan kecamatan parado, dll.

  2. Akbar PAN Bima

    Bercermin pada PPI/TPI Sape, sebaiknya Pemda&DPRD memperhatikan faktor koordinasi. Jika PPI/TPI adalah program pusat/provinsi maka daerah biasanya tidak tahu menahu perihal garis koordinasi untuk efektivitas penggunaan fasilitas dimaksud. Padahal masyarakat setempat sangat membutuhkannya sebagai fasilitas usaha kaitan dengan pengembangan potensi & usaha kelautan dan nelayan pesisir, setidaknya program kemitraan (long and matchmaking relationship). Pada kasus PPI/TPI Sape, sebenarnya ada peluang kemitraan dengan ASDP &/ PELNI, namun diperlukan kejelian & kepedulian daerah (legislator & eksekutif). Prosedur & celah inisiatif untuk mensejahterakan masyarakat setempat seperti ini amat jarang mendapat perhatian, semisal program DPM (Dana Pengembangan Modal) DKP 2007 senilai 2 Milyar yang bisa diakses daerah malah tidak pernah mendapat gayung sambut DKP daerah, padahal dana couseringnya tidak mencapai pagui 20% melalui RAPBD Kabupaten/Kota. Belum lagi pemanfaatan program yang diserobot proposal siluman & fiktif oleh oknum instansional membuat semua peluang rakyat kian terbengkalai. Masalahnya cukup klise, bahwa si pemangku yang notabene dipilih rakyat itu tak memahami peluang & hirarki informasi sektoral; MAKA RAKYAT HARUS KEMBALI PADA SUARAHATINYA, bahwa memilih apa pun harus berdasarkan rasionalitas, dengan syarat kompetensi, tingkat cendekia, keutamaan figur dan terutama akhlak & moral agama. Mari berbenah dari hal yang kecil, dekat & mudah dahulu sebelum terpelanting oleh kualat salah pilih. Moment Arena Pemilihan adalah penentuan Masa Depan Rakyat, maka awal yang baik kelak akan menentukan baik tidaknya masa dePAN…. Karena hidup adalah perjuangan…

  3. A. Rizal

    PPI Tanjung sebenarnya sudah salah sejak masa perencanaan. Mereka membangun pelabuhan dengan biaya tinggi tetapi secara keteknikan tidak layak untuk pembangunan pelabuhan. Yang paling bertanggungjawab tentunya para engineer yang menentukan lokasi pelabuhan bersisian dengan daerah muara sungai dengan tingkat sedimentasi tinggi, sehingga kendati secara konstruksi proyek ini sudah selesai, namun tidak bisa langsung digunakan daerah karena mengalami pendangkalan yang parah.

    Proyek ini terancam sia-sia jika dalam waktu dua tahun kedepan tidak ada upaya serius baik pemda maupun kementerian untuk melakukan pengerukan dan pembangunan reveatmen dan perlinfungan pelabuhan lainnya dari pelabuhan. Potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar hanya gara-gara insinyur yang tidak tau cara membangun pelabuhan perikanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *