Dewan Sorot Kinerja Eksekutif

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima kembali disorot. Kali ini kiritikan pedas muncul dari anggota DPRD Kabupaten Bima dan menuding Pemerintah Kabupaten Bima tidak punya niat baik untuk membangun daerah. Hal itu dikemukakan dengan sejumlah fakta pembangunan yang belum disentuh oleh pemerintah. Misalnya, infrastruktur jalan daerah di Kecamatan Lambu dan Lambitu, kini kondisinya rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan jalur utama bagi warga se tempat.

Baharuddin, SH, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima. Foto: SYARIF

Baharuddin, SH, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima. Foto: SYARIF

“Sudah  10 tahun jalan di dua Kecamatan itu belum pernah disentuh,” ujar anggota komisi I, Ahmad H. M. Saleh kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (09/12).

Berdasarkan janji pemerintah, 2014 jalan itu akan diperbaiki dengan anggaran APBD II. Namun, setelah di cross cek tidak masuk dalam nomenklatur APBD 2014. “Rupanya hanya janji dam bohong belaka,” tudingnya.

Tak cuma itu, sebagai anggota DPRD, ia pun menolak rencana pemerintah untuk pengadaan Mobil dan Motor dinas karena dianggap tidak tepat sasaran.

“Masih banyak pembangunan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Terutama jalan yang rusak di Kecamatan Lambu dan Lambitu,” tegasnya.

Selain itu, Ahmad juga mengungkapkan bobroknya segelintir oknum anggota dewan. Harusnya, anggota dewan sebagai wakil rakyat lebih proaktif terhadap masyarakat. Namun, hal itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di DPRD Kabupaten Bima. Diduga, banyak oknum DPRD yang bermain di belakang layar dengan eksekutif demi kepentingan pribadi.

“Itu fakta, bukan rekayasa. Padahal kebijakan itu tidak perlu didukung,” ujarnya.

Ia mendesak, rencana pengadaan mobdis oleh eksekutif dengan anggaran 20 miliar segera dicoret, karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak pembangunan yang lebih diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama pemindahan Ibu kota Kabupaten Bima yang belum dilakukan.

“Dengan anggaran 20 miliar itu sangat cukup untuk pembangunan kantor Bupati, ketimbang kendaraan dinas,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I, Baharudin, SH mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima tak punya etika yang baik untuk membangun  daerah. Pemerintah hanya mengutamakan kepentingan SKPD ketimbang kesejateraan masyarakat.

“Kalau kebijakan seperti ini terus, kapan daerah ini bisa maju,” keluhnya.
Dia menyarankan, pemerintah harus mengutamakan pembangunan jalan dan pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Jika pengadaan mobil diutamakan, maka hal itu akan menjadi bomerang bagi pemerintah sendiri.

“Secara politik kita tolak, bahkan saya sudah mengusulkan lewat Badan Anggaran (Banggar),” tandasnya.

*SYARIF

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *