PAD Kota Bima ‘Macet’ Capai Target

Kota Bima, Kahaba.– Tercatat sebanyak empat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Bima yang dinilai tidak memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir. Hingga semester ke tiga atau per bulan September tahun 2013 ini, keempatnya hanya mampu menyetor PAD yang jumahnya jauh dari target yang direncanakan.

Data PAD per September 2013.

Data PAD per September 2013.

Empat SKPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Disubkominfo) Kota Bima, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Tata Kota dan Perumahan.

Hal ini diungkapkan Kabid Pendapatan DPPKAD Kota Bima, Drs. Iksan. Ia merincikan, dari data target dan realisasi PAD mulai Januari hingga September tahun 2013, Dinas PU Kota Bima hanya mampu menyumbangkan PAD sebanyak 9,91 persen. Target awal di Dinas PU sekitar Rp 1,404 miliar, yang direalisasikan sampai bulan Juni hanya sebesar Rp 59 juta atau 4,27 persen. Dan pada target perubahan sebesar Rp 1,254 miliar, PU hanya mendapat PAD sebanyak Rp 124 juta.

Diurutan kedua ditempati oleh Dinas Hubkominfo Kota Bima dengan realisasi hingga September  2013 sebanyak 12,96 persen. Target awal sebanyak Rp 938.969.000, realisasi sampai bulan Juni hanya Rp 90 juta atau 9,60 persen. Kemudian pada target perubahan yang sama dengan target awal, hingga September realisasi hanya sebanyak Rp 121.658.000.

Pada urutan ketiga yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, realisasi hingga September yakni sebanyak 15,3 persen. Target awalnya sebanyak Rp 600 juta, realisasi sampai bulan Juni hanya sekitar Rp 50 juta atau 8,34 persen. Kemudian pada target perubahan juga sebesar Rp 600 juta, realisasi hingga September hanya mampu dicapai sekitar Rp 90 juta.

Lalu yang terakhir SKPD yang dinilai tidak mampu menggenjot PAD yakni yakni Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, realisasi hingga September hanya 26,23 persen. Target awalnya sebanyak sekitar Rp 450 juta, realisasi sampai bulan Juni sebesar Rp 102 juta atau 22,81 persen. Kemudian pada target perubahan juga sebesar Rp450 juta, realisasi hingga September sekitar Rp 118 juta.

Kata Iksan, dari SKPD yang ada, yang sering kecil menyumbangkan PAD hanya di empat SKPD tersebut. Dari tahun ke tahun, tidak banyak yang bisa diharapkan pada keempat SKPD itu.

Menurutnya, alasan pun terkesan klasik. Seperti di PU, kendati ada alat berat yang bisa disewakan ke pihak ketiga. Namun tak ada kreatifitas untuk mengelolanya.

“Kalau alasan alat berat sudah tidak produktif, masih ada enam truk. Mestinya ada kreatifitas untuk mengelola,” ujarnya.

Kemudian pada Dinas Hubkominfo, alasannya karena masih banyak parkir liar. Namun tidak berupaya menertibkan adanya parkir liar tersebut. Alasan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, karena banyak yang tidak membayar restribusi kebersihan, juga sebagian retribusi digunakan oleh anggota atau penagih. Sementara alasan dari Dinas Tata Kota dan Perumahan, banyak yang tidak ngurus IMB.

Menurut Iksan, PAD ditetapkan bersama dengan SKPD, tim Anggaran Pemerintah dan Tim Anggaran DPRD. Angka yang muncul sebagai target juga tidak keluar begitu saja. Melainkan ditargetkan sesuai kemampuan.

“Awalnya, dilakukan asistensi dengan SKPD dan tim anggaran pemerintah dan disepakati angka angka tersebut. Setelah itu diserahkan ke DPRD, untuk diperiksa. Dan di DPRD angkanya bisa saja naik dan bisa turun,” jelasnya.

Dia mencontohkan seperti yang ada di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bima. Target capaian PAD nya sebanyak 600 juta. Tapi jika dilihat dari potensi pendapatan, bisa mencapai angka Rp 1 miliar. “Seperti yang kita lihat, realisasi hingga September saja jauh di bawah target,” ungkapnya.
Ia menambahkan, harapan capaian setahun pada masing – masing SKPD sebanyak 50 persen. Namun kondisinya, ditemukan di sejumlah SKPD masih tak menunjukan perolehan yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Drs. H. Azhari yang ditemui di ruangannya mengatakan, kendala selama ini karena kurangnya sosialisasi, tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) dan minimnya anggota.
“Insya Allah pada tahun 2014 akan diperbaiki,” ujarnya.

Lalu Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bima, Agus Suharli saat ditanyai mengenai setoran PAD yang minim mengaku, mobil tiga roda yang dimanfaatkan untuk pengkut sampah yang ada di tiap Kelurahan tidak ada yang setor ke Dinas, karena langsung dipungut retribusi. Kemudian untuk retribusi lain, seperti mobil tinja, hanya musim hujan dapat dimaksimalkan untuk penarikan PAD, sedangkan di musim kemarau tidak ada pemasukan. “Hanya sampah dan mobil tinja saja sumber retribusi kita,” jelasnya.

Lanjutnya, permasalahan lain, data-data mengenai retribusi dan pajak sampah yang dimiliki dinasnya juga tidak begitu valid.
“Kondisi PAD kita memang segitu, tidak ada niat kita untuk tidak menyetor PAD atau menahan setoran,” akunya.

Kemudian Kepala Workshop Dinas PU saat berusaha di temui di kantornya, tidak ada. Stafnya mengaku, atasannya tidak masuk kerja karena sakit.

*BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *