Hasil Setor PAD Minta Diaudit

Kota Bima, Kahaba.- Dalam administrasi keuangan daerah, PAD merupakan pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah sebagai sumber PAD untuk pembangunan dan meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Untuk mendorong itu, setiap setoran PAD perlu dilakukan audit. Selain untuk transparansi pengelolaan, juga menjadi jalan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik.

Kabid Pendapatan DPPKAD Kota Bima, Drs. Iksan. Foto: Gus

Kabid Pendapatan DPPKAD Kota Bima, Drs. Iksan. Foto: Gus

Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Bima, Drs. Iksan mengaku, dampak tidak maksimalnya perolehan PAD terhadap daerah yakni PAD yang sudah ditargetkan dan direncanakan untuk dibelanjakan, apabila tidak tercapai maka akan berdampak pada belanja yang tidak bisa digunakan. Dan tentu akan mengganggu pelaksanaan program kerja di setiap SKPD.

Ditanya apakah dari sejumlah SKPD yang jalan ditempat dalam menyetor PAD selama dua tahun terakhir ada indikasi tidak menyetor? Iksan menyarankan untuk dinvestigasi saja. Karena dirinya juga sudah meminta kepada Pimpinan Daerah untuk melakukan audit.

“Kita sarankan, kalau bisa setoran PAD di audit. Ini langkah kita untuk memacu dan menekan SKPD,” sarannya.

Kata dia, penerimaan dari PAD harus bersih. Dan tidak ada lagi pungutan yang tidak berdasar. Kalau itu terjadi, pemerintah akan difinalti oleh BPK, dan disorot publik.

“Bahkan dampak buruknya, kita tidak akan dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekarang status Pemerintah Kota Bima itu Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk empat SKPD yang tidak maksimal menyetor PAD, sudah disorot dan sudah menjadi catatan Pimpinan daerah. Karena itu juga menyangkut kinerja Pimpinan SKPD. “Kendati target capaian empat SKPD itu  sudah dianalisis bersama, namun tetap tidak menunjukkan hasil yang maksimal,” tuturnya.

Iksan mengaku, untuk hasil tahun ini, jika dilihat dari capaian dari tahun sebelumnya, dari aspek jumlahnya naik, namun dari aspek persentasenya justru yang turun. “Dulu pada tahun 2011 targetnya sebanyak Rp 10 miliar, tahun 2012 sebanyak Rp 14 miliar dan tahun 2013 sebanyak Rp 19 miliar. Kemudian rencananya untuk tahun 2014 ditargetkan sebanyak 21 miliar,” sebutnya.

Dia menambahkan, untuk tahun 2013, target awal PAD sebesar Rp 17.276.152.000, realisasinya hingga bulan Juni sebanyak 40,35 persen atau sebesar Rp 6.971.439.320. Sementara untuk target perubahan sebesar Rp 19.845.586.582, sedangkan realisasi hingga September sebanyak Rp 11.766.30.827 atau sebanyak 59.29 persen.

*BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *