Soal Pelayanan, PT Pelni Didemo

Kota Bima, Kahaba.- Belasan orang Massa dari Bima Institute Indonesia (BII), menggelar aksi unjuk rasa di dalam halaman Kantor PT. Pelni Cabang Bima di Kelurahan Penatoi, Jum’at (3/1). Mereka menuntut perbaikan pelayanan yang dinilai sangat tidak layak bagi penumpang saat pelayaran.

BII menggelar demonstrasi di kantor PT Pelni, Jum'at (3/1). Foto: DEDY

BII menggelar demonstrasi di kantor PT Pelni, Jum’at (3/1). Foto: DEDY

Mereka pun menyorot masalah buruknya fasilitas yang disediakan perusahaan pelayaran negara mulai dari penjualan tiket, standar ruang tunggu penumpang sampai saat pelayanan di dalam kapal.

Kordinator Aksi, Arifudin menduga manajemen PT. Pelni Cabang Bima sengaja menjual
Tiket lebih di atas kapasitas penumpang. “Tindakan PT. Pelni  ini sangat membahayakan keselamatan pelayaran,” kata Arif.

Ia mengungkapkan pula aktifitas penjualan tiket di atas kapal saat pelayaran. Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar aturan dan ilegal, karena tiket yang dijual di atas kapal tanpa dilengkapi asuransi keselamatan.

“Penjualan tiket di atas kapal adalah ilegal dan itu merupakan praktek konspirasi percaloan yang dilakukan oknum pejabat PT. Pelni,” tudingnya.

Arif pun menyorot masalah kelebihan jumlah muatan barang yang diijinkan oleh manajemen PT Pelni. “Aktifitas pengangkutan barang yang melebihi kapasitas dalam pelayaran seperti ini tentu tidak nyaman bagi para penumpang dan membahayakan kondisi pelayaran. Lihat saja pandangan kesemrawutan di tengah dek lorong penumpang lonjakan penumpang,” sorotnya.

Massa BII menuding telah terjadi kongkalingkong dan usaha memperkaya diri dengan cara mengorbankan kepentingan para penumpang.
Sementara itu, Kepala PT. Pelni Cabang Bima, Ahmad Sadikin menjelaskan saat audensi berlangsung bahwa kewenangan PT Pelni hanya menjual tiket sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat. “Kalau kondisi pelayanan di areal dermaga bukan menjadi tanggungjawab pihaknya tetapi  PT Pelindo selaku pengelola,” elaknya.

Lalu, bagaimana koordinasi PT Pelni dengan PT. Pelindo serta pendapatan untuk daerah? Ahmad mengaku tidak tahu bentuk kordinasinya. “Itu adalah kewenangan pusat,” jawab Ahmad dengan singkatnya.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *