Alokasi Bantuan Dari DKP Diprotes Nelayan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Belasan nelayan yang berasal dari sejumlah pesisir di Kecamatan Soromandi dan Langgudu Kabupaten Bima, Rabu (8/1), mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima. Belasan nelayan ini datang guna memprotes serta mempertanyakan bantuan yang tak tepat sasaran.

Saat tiba di areal Kantor DKP, belasan nelayan ini sempat terlibat perdebatan dengan pejabat setempat. Para nelayan ngotot mempertanyakan banyaknya nelayan yang tidak mendapat bantuan. Begitu juga dengan jumlah bantuan yang dibagikan dinilai tak jelas. Salah seorang perwakilan nelayan yang hadir, Aspin asal Desa Punti Kecamatan Soromandi menuturkan dalam pembagian bantuan alat nelayan ini DKP tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Menurutnya, banyak bantuan yang seharusnya didapatkan oleh nelayan namun justru didapatkan oleh masyarakat yang menggarap sawah maupun ladang. Sementara masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan tidak mendapatkan. Tidak hanya itu, bantuan yang diberikan juga tidak jelas. Bahkan, pihaknya menduga bantuan tersebut masih ada dan ada indikasi sengaja disembunyikan. “Bahkan ada indikasi dipindahkan oleh DKP tadi subuh, makannya kita ke sini,” ujar Aspin.

Di samping itu, dia mengeluhkan saat ini masih banyak nelayan yang belum bisa mendapatkan kartu nelayan. Para nelayan ini menduga kartu nelayan tersebut sengaja ditahan pembuatannya dan hanya dibagikan kepada masyarakat maupun keluarga DKP.

Ilustrasi

Ilustrasi

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang nelayan di Kecamatan Langgudu. Menurut nelayan tersebut, bantuan yang sampai di Kecamatan Langgudu justru diterima oleh Desa Karumbu dan Rompo yang mayoritas berprofesi sebagai petani. “Sementara Desa Laju yang mayoritas sebagai nelayan justru tidak mendapatkan,” tandasnya.

Sekretaris DKP, Ir A. Farid yang ditemui setelahnya mengatakan pihaknya membagikan sesuai dengan mekanisme. Proposal secara keseluruhan maupun yang mendapatkan diterima oleh pihaknya. Baru kemudian pihaknya melakukan kroscek di UPTD untuk mengetahui ril dari masing-masing kelompok. Kedua yang dikroscek yakni, apakah kelompok yang mengajukan sudah pernah mendapatkan bantuan atau tidak. “Sehingga pemahaman kami untuk yang sudah mendapatkan tidak dibantu dulu,” tuturnya. Bantuan-bantuan tersebut kemudian diserahkan secara simbolis pada Selasa lalu.

Menurut Farid, kelompok yang menerima menunjukkan stempel kelompok serta menunjukkan kartu nelayan yang dikeluarkan oleh DKP. Selanjutnya, untuk meminimalisir salah sasaran pihaknya menyerahkan kupon kepada nelayan yang berhak untuk menerima barang. “Kalaupun ada yang belum menerima, itu karena ada persyaratan yang belum terlengkapi,” katanya lagi.

Sementara mengenai pengakuan nelayan bahwa banyak barang yang salah sasaran, Farid menuturkan pihaknya pun belum memastikan kebenarannya. Alasannya hingga kemarin pihaknya belum beristirahat dan terus bekerja. Disebutkannya, untuk Kabupaten Bima terdapat 63 desa yang tercatat sebagai desa pesisir. 63 desa tersebut tersebar di Kecamatan Tambora, Sanggar, Bolo, Soromandi, Monta, Woha, Palibelo, Langgudu, Sape, Wera dan Ambalawi.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *