Taufik: Pemerintah Tunggak Pajak Itu Prilaku Buruk

Kota Bima, Kahaba.- Seolah tidak percaya, anggotaDRPD Kota Bima begitu terlihat kaget mendengar Informasi yang dirilis Kantor Samsat Bima kaitan tunggakan pajak Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkot Bima yang mencapai angka sekitar Rp 500 juta.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bima, Drs. Taufik H. A. Karim. Foto: Bin

Ketua Komisi B DPRD Kota Bima, Drs. Taufik H. A. Karim. Foto: Bin

Saat diminta tanggapan tentang hal itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Bima, Taufik H. A. Karim, SH, tunggakan pajak Randis sebanyak itu, sama halnya memperlihatkan pencitraan dan perilaku buruk pemerintahan. “Tidak masuk akal jika Pemkot dan jajaran disetiap Satuan Kerja (Satker), nunggak pajak Randis sebanyak itu,” ujarnya dengan nada keheranan.

Sebab, ia beralasan, faktanya pos anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan tiap tahun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selalu digelontorkan dimasing-masing satuan kerja. “Semua ada anggarannya masing-masing. Ko’ bisa nunggak,” tanyanya.

Bukan saja itu, lanjutnya, tiap tahun di APBD juga disiapkan anggaran operasional kendaraan dinas. Mulai dari pembiayaan servis kendaraan, biaya BBM dan biaya lainnya.

Duta PPP yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 mengaku miris melihat sikap pemerintah yang selalu menggugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, justru bersikap sebaliknya. “Bagaimana masyarakat bisa sadar dalam membayar pajak, sementara pemerintah memberikan contoh yang tidak baik dan melanggar aturan,” sorotnya.

Ia malah bertanya, kemana anggaran pembayaran pajak yang selalu dialokasikan pertahun dalam APBD Kota Bima tersebut. Apa juga yang dilakukan Inspektorat dalam mengawasi dan mengaudit anggaran disetiap Satker, termasuk anggaran pajak.

Pria berkumis itu pun menuding, kelalaian tunggakan pajak yang besarannya fantastis itu merupakan bukti kurang pengawasan dari pemerintah sendiri. Walikota, katanya, tidak mungkin mampu mengawasi kinerja pejabatnya disetiap Satker. Yang mestinya diawasi sendiri oleh pimpinan satker.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Walikota Bima, dalam memutuskan mutasi seseorang aparat pegawai, berdasar sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Sehingga tidak muncul pejabat yang memiliki karakter memperkaya diri.

Pihaknya pun dalam waktu dekat memastikan akan memanggil eksekutif dalam rapat dengar pendapat, mempertanyakan tunggakan pajak tersebut.

*BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *