Tawarkan HMI Berdamai, Pemerintah Ingin Daerah Kondusif

Kota Bima, Kahaba.- Dibalik tawaran penyelesaian secara kekeluargaan kasus pembakaran sekretariat HMI Cabang Bima (29/03), pemerintah berdalih hanya ingin menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat dengan mempertemukan seluruh elemen yang terkait dengan masalah ini. Pemerintah Kota Bima melalui Camat Mpunda, Drs. Is Fahmin, mengungkapkan, inisiatif ini harus diambil untuk mencegah eskalasi perseteruan antara Warga Mande dengan HMI sebelum merembet ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Drs. Is Fahmin, Camat Mpunda

Menanggapi pernyataan Akademisi Stisip Mbojo-Bima (baca: Syarif: Jalan Damai Kisruh HMI Itu “Penyesatan” ), Is Fahmin yang dihubungi oleh media ini mengaku mediasi damai antara warga Kelurahan Mande dan HMI yang diprakarsai pihak Kecamatan Mpunda dan Kepolisian merupakan kewajiban pemerintah dalam mencarikan solusi terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dari proses mediasi tersebut pemerintah dan polisi mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat mengenai apa yang menjadi inti masalah dan apa yang ditawarkan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Menurutnya, masalah ini harus dituntaskan secepatnya, karena aksi-aksi belakangan ini khususnya pemblokiran jalan menuju kampus-kampus di Mande telah banyak merugikan masyarakat umum.

Is Fahmin melanjutkan, mengenai tuntutan masyarakat Mande berkaitan dengan penghentian proses hukum terhadap para pelaku pengerusakan sekretariat HMI  menurutnya hal itu bukan domain pemerintah. Yang lebih mengerti adalah pihak kepolisian, untuk itu saat pertemuan dengan masyarakat mande polisi juga akan diundang. Camat Mpunda, alumnus IPDN ini, juga mengungkapkan telah membicarakan rencana pertemuan HMI dan warga kepada unsur pimpinan daerah diatasnya dan mendapatkan respon positif.

Sebelumnya, akademisi Stisip Mbojo-Bima, Syarif Ahmad, menilai mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dan polisi untuk mendamaikan secara hukum persoalan HMI adalah tindakan yang “bodoh” dan menggeser norma hukum yang semestinya menjadi Panglima dalam kehidupan. Damai tidak mendidik dan membuat masyarakat mau belajar taat pada hukum, tetapi  membawa masyarakat pada masalah baru. Oleh karenanya, solusi terbaik menurut Syarif adalah penegakan hukum. “Biarkan pengadilan yang menentukan benar dan salahnya,” ujar mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia ini. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *