Jembatan Rusak, Pemkab Tutup Mata

Kabupaten Bima, Kahaba.- Sejak roboh karena banjir Tahun 2009 lalu, kondisi jembatan dan jalan So Sangari Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten (Pemkab) Bima, masih memperihatinkan. Kendati seringkali didesak warga agar Pemerintah peduli, namun jauh panggang dari api. Pemerintah tetap menutup mata.

Jembatan So Sangari Desa Sai yang rusak dan tak ada perhatian Pemerintah. Foto: Teta

Jembatan So Sangari Desa Sai yang rusak dan tak diperhatian oleh Pemerintah. Foto: Teta

Jembatan tersebut roboh, selain banjir bandang, juga diduga struktur pondasinya tidak sesuai bestek. Jembatan yang dibangun saat rintisan jalan tahun 2001 silam itu, pun kini hanya menjadi fasilitas yang tak berguna. Masyarakat pun, terpaksa harus menggunakan sungai untuk jalur transportasi.

“Jembatan Rusak sungguh menganggu aktifitas masyarakat. Karena tidak bisa dilalui, terpaksa pengguna jalan melewati kolom jembatan,” ujar tokoh pemuda Desa Sampungu, Syafrudin.

Kata pria berbadan subur itu, ketika musim hujan tiba, masyarakat bisa melalui jalan setempat jika banjir surut. Bahkan, kadang masyarakat terpaksa harus balik haluan. “Terlalu bahaya, jika kami harus memaksa menggunakan jalan tersebut,” katanya.

Menurut dia, sejak jembatan roboh, perhatian Pemerintah Provinsi NTB hampir tidak ada, apalagi berniat untuk memperbaiki. Padahal jembatan tersebut menjadi jalur utama jalan Provinsi yang menghubungkan antara Desa Bajo sampai Kabupaten Dompu.

Berbagai upaya masyarakat mendatangi Pemerintah Kabupaten Bima sudah dilakukan, agar secepatnya berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Namun suara masyarakat Desa Sai dan Sampungu, tidak pernah diindahkan.

“Sempat ada janji dari Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM. Nur, MPd untuk memperbaiki. Tapi, janji tinggal janji. Karena sampai saat ini kondisinya tidak ada perubahan,” sorotnya.

Lanjut Syafrudin, mestinya Pemkab Bima peka. Karena persoalan jalan menjadi hal yang paling penting untuk diselesaikan. Apalagi hasil pertanian di Desa Sai dan Sampungu, acapkali menyumbang PAD terbesar untuk Pemerintah Kabupaten Bima.

“Jika PAD selama ini untuk Pemkab Bima, mestinya Pemkab Bima lebih proaktif memberikan perhatian, bukan Pemerintah Provinsi NTB,” sorotnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan dan perhatian untuk masyarakat tidak boleh pilih kasih. Semua harus merata, bahkan di daerah terpencil.

*BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *