Kota Bima, Kahaba.- Tidak sepakat dengan rencana kampus STKIP Bima menaikan harga Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), puluhan mahasiswa menggelar aksi di halaman kampus setempat, Senin (9/6).
Mahasiswa yang menamakan diri Mahasiswa Pro Demokrasi Kampus tidak hanya bergantian orasi, tapi juga membakar ban bekas, sebagi bentul perlawanan mereka terhadap kebijakan kampus.
Menurut Korlap, Taufansyah, kenaikan SPP tidak berbanding lurus dengan perkembangan fasilitas kampus. Sarana – dan prasana kuliah tidak pernah menunjang kebutuhan kuliah mahasiswa. “Jelas, kebijakan kampus ini hanya ingin mendapatkan keuntungan semata,” tudingnya.
Menurut dia, lembaga hanya menjadikan mahasiswa sebagai alat untuk setiap saat bisa dieksploitasi atau diperjualbelikan. Padahal, pendidikan sejatinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang.
“Harus diingat, kami ini terlahir dari rahim petani dan nelayan. Yang tidak memiliki banyak modal untuk memenuhi kantong kalian para pejabat kampus,” tegasnya.
Sementara itu, di tempat berbeda, Puket III Herman M.Pd membenarkan adanya kenaikan biaya SPP. Namun, kebijakan itu bukan untuk mahasiswa lama, tapi penyesuaian untuk mahasiswa tahun ajaran baru. “Kebijakan menaikkan SPP, sudah mengacu pada standar Program Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Kata dia, kenaikan SPP di kampus tidak tiap tahun, terakhir SPP dinaikan pada Tahun 2010. “Baru kali ini lagi kita berencana menaikan SPP,” katanya dan menambahkan kenaikan SPP juga tergantung indeks kemampuan ekonomi masyarakat.
Sebelum aksi ini, Herman mengaku, pernah ada protes dari mahasiswa. Tapi lembaga menjanjikan akan ada pembahasan lebih lanjut melalui rapat pimpinan beserta BEM. “Saat ini rapat belum bisa dilaksanakan karena Ketua Lembaga masih di luar daerah dan BEM pun sedang ada Mukernas di Bali,” terangnya.
*BIN
