Soal Marmer, Dewan Suruh Polisi Jemput Paksa Pejabat

Kota Bima,Kahaba.- Geramkarena pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mengindahkan undangan DPRD Kota Bima untuk klarifikasi soal tambang marmer di Kelurahan Oi Fo’o. Pimpinan dewan akan meminta bantuan Polisi untuk menjemput paksa pejabat dimaksud.

PMII Cabang Bima kembali turun ke jalan dan menyorot soal tambang marmer. Foto: Bin

PMII Cabang Bima saat turun ke jalan dan menyorot soal tambang marmer. Foto: Bin

Langkah tegas itu disampaikan wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofian, SH pada puluhan mahasiswa saat menggelar audensi diaula kantor wakil rakyat, Jum’at (20/6).

Feri mengaku sudah sering menyurati instansi terkait agar hadir bersama manajemen PT. Pasific Union Indonesia (PUI)untuk memberikan penjelasan kaitan marmer yang gencar disorot mahasiswa. Namun, tak satupun pihak yang diundang hadir.

“Undangan kami tidak pernah dihadiri. Kami akan berkoordinasi dengan polisi agar menjemput paksa saja pejabat tesebut,” tegasnya.

Pihaknya menempuh langkah tegas, agar dinas terkait mau hadir dan memberikan klarifikasi. Supaya benang merah tambang marmer bisa diungkap jelas dan tidak lagi mejadi polemik. “Jika sudah diketahui apa masalah tambang ini, kami pun bersikap,” ujarnya.

Apalagi masalah terbitnya proses dan ijin tambangmarmer, lanjutnya, tidak pernah berkoordinasi dengan dewan. Pemerintah selama ini, selalu mengambil langkah sendiri untuk kebijakan tambang tersebut. “Kami tetap merespon tuntutan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima mendatangi kantor dewan menuntut realisasi janji dewan untuk memanggil pejabat Kota Bima soal tambang dimaksud. Namun, selama dua pekan berlalu, para representasi rakyat itu belum juga bisa menghadirkan pihak Pemerintah Kota.Beberapa saat berorasi, puluhan mahasiswa tersebut akhirnya diterima unsur pimpinan dewan.

PMII yang sebulan terakhir masif menyorot masalah tambangmarmer. Terus menanyakan dokumen tambang yang dinilai tidak jelas, kemudian hasil tambang yang tidak pernah dilaporkan, tidak ada pemasukan sepeserpun untuk PAD, hingga Janji Pemerintah Kota Bima memberdayakan masyarakat lingkar tambang.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *