PLTU Macet, Karena Masalah Keuangan Kontraktor

Kota Bima, Kahaba.- Macetnya pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto dan Gardu Induk (GI), diakui Manager PT. PLN Persero UIP XI UPK Kitring Nusra 4, Efendi, lantaran masalah keuangan dipihak ketiga.

Pihak PT. PLN Persero UIP XI UPK Kitring Nusra 4 saat memberikan keterangan mengenai macetnya pembangunan PLTU Bonto dan masalah IMB. Foto: Bin

Pihak PT. PLN Persero UIP XI UPK Kitring Nusra 4 saat memberikan keterangan mengenai macetnya pembangunan PLTU Bonto dan masalah IMB. Foto: Bin

“Menyikapi masalah ini, sudah ada kontraktor kedua yang siap menuntaskan pengerjaannya. Direncanakan, Tahun 2015 mendatang pekerjaan kelar,” katanya, Jum’at (4/7).

Efendi yang didampingi Asmen Tekhnik Sigit dan Koordinator Bangunan dan IndukYayan mengakui pengerjaan PLTU Bonto terlambat dari yang direncanakan. Keterlambatan itu, bukan bersumber dari PLN.

“Pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut terbelit masalah keuangan. Untuk mempercepat penyelesaiannya, kini sudah dikerjakan oleh kontraktor lain,” ujarnya.

Ia mengaku, proyek itu awalnya dikerjakan Kontraktor pertama, One prestasi, PT. Moka. Sekarang akan dilanjutkan oleh kontraktor kedua, PT. Rekadaya elektrikal. “Pekerjaaanya tinggal finisihing, mekanik dan electrical,” tandasnya.

Mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), lanjut Efendi, untuk PLTU di Bonto sudah mengantongi IMB. Bahkan pihaknya mendapatkan ijin lokasi dari Gubernur dan Walikota Bima. “Yang belum ada IMB nya itu seluruh IG yang ada,” ungkapnya.

Belum adanya IMB IG, menurutnya karena masalah terlambatnya penertiban sertifikat lahan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kita sudah pernah mengurus IMB untuk IG di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan. Karena syarat harus seritifikat, maka belum bisa diterbitkan,” tuturnya.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *