Pemkab Acuh Pada Rekomendasi Ombudsman

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima nampaknya acuh pada rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman NTB, kaitan masalah laporan sejumlah guru dan Kepala Sekolah soal mutasi yangt dinilai inprosedural.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, AP

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, AP

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, AP rekomendasi Ombudsman NTB tidak serta merta ditindaklanjuti. Karena masih ada proses hukum yang masih dijalani, seperti di PTUN. “Kami sudah menjawab rekomendasi itu, tapi pemerintah juga tetap mengikuti aturan lain soal PNS,” ujarnya.

Ia membenarkan kedatangan Ombudsman NTB sebelumnya ke Bima kaitan dengan masalah rekomendasi untuk mutasi guru dan Kepala Sekolah. “Saat itu, Ombudsman menyerahkan rekomendasi untuk membatalkan mutasi tersebut,” katanya.

Namun pihaknya telah memberi jawaban, jika Pemkab Bima juga tetap mengedepankan kebutuhan organisasi.

Chandra mengaku, Rekomendasi itu hanya sebatas tindak lanjut dari permohonan sejumlah guru dan Kepala Sekolah soal mutasi. “Bukan berarti adanya rekomendasi Ombudsman NTB, Pemerintah menarik kembali kebijakan mutasi. Kami sifatnya juga hanya mempertimbangkan,” tambahnya.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *