Jelang Idul Fitri, Polisi Waspada Aksi Teror

Kota Bima, Kahaba.- Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, polisi akan memastikan masyarakat Kota Bima akan menjalankan hari besar tersebut dengan aman dan damai.

Ilustrasi

Ilustrasi

Perhatian serius aparat Polres Bima Kota tersebut, menyusul adanya aksi kekerasan dan teror di Bima yang terjadi belakangan ini.

Mengantisipasi kemungkinan ancaman itu terjadi, Polres Bima Kota sudah mulai meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan pada sejumlah titik, sejak tujuh hari dan tujuh hari sesudah Hari besar Islam.

Wakapolres Bima Kota, Kompol Luthfi, SIK mengaku, pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi teror. Terlebih memasuki lebaran, pengamanan akan ditingkatkan lagi pada sejumlah titik di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Diakuinya, Bima kini telah menjadi sorotan nasional mengingat beberapa kali terduga aksi terorisme yang berasal dari Bima. Seperti yang terjadi baru-baru ini, dari dua terduga teroris yang dibekuk Densus 88 di Kabupaten Sumbawa salah satunya diketahui merupakan warga Kecamatan Mpunda Kota Bima.

“Peningkatan pengamanan bukan hanya mewaspadai aksi teror. Tetapi untuk antisipasi berbagai bentuk tindak kejahatan saat puncak Idul Fitri hingga tujuh hari setelahnya,” ujarnya, Rabu (23/7).

Seperti kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang marak terjadi dan memanfaatkan momen lebaran.

“Kita juga menempatkan personil Kepolisian dari Satlantas untuk mengatur arus lalulintas saat mudik. Bahkan sejumlah Pos pelayanan untuk membantu masyarakat kita dirikan,” katanya.

*ERDE

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Taraha

    Jangan sampai kelolosan trus tiap pekuburan besar kecamatan, selama sejak 15 tahun tiap tahun ada kejadian, polisi ga ada. Bukan kota saja, yang paling rawan Kabupaten. Mudahan ada polisi yang baca, silak minta pos permanen per desa, anggaran dan operasionalnya ada terutama desa2 rawan, DPR bisa ketok di Kompolnas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *