Vendor Tower Seluler Palsukan Tandatangan Lurah

Kota Bima, Kahaba.- Selain tidak memiliki ijin, belakangan diketahui vendor pembangunan tower seluler yang disegel Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Bima ternyata memalsukan tandatangan persetujuan pejabat Lurah Sambinae.

Lurah Sambinae M. Fadil, SSTP

Lurah Sambinae M. Fadil, SSTP

Lurah Sambinae M. Fadil, SSTP mengaku kaget mengetahui ada dokumen ijin diajukan salah satu perusahaan ke bidang Adminitrasi Pemerintahan (AP) ternyata ditandatangi oleh dirinya. ”Saya sudah panggil orangnya, dia mengaku palsukan tandatangan saya,” ujarnya.

Dokumen yang dipalsukan, diungkapkannya, yaitu dokumen Ijin  Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR). Bahkan pemalsuan tandatangan ternyata juga formulir untuk pengajuan ILPR dari DTKP. “Yang harusnya berwarna biru, justru diajukan berwarna putih,” ungkapnya.

Kejanggalan tidak hanya itu, ia melanjutkan, masalah persetujuan warga sekitar pembangunan tower seluler juga tidak diupayakan. Perusahaan langsung menemui masyarakat tanpa koordinasi dengan pemerintah Kelurahan. “Jelas dalam aturan semuanya harus melalui Kelurahan, walaupun itu menjadi hak masyarakat,” terangnya.

Itu perlu dilakukan agar tidak muncul masalah dikemudian hari. Untuk itu, pihaknya sudah meminta kepada Bagian AP Setda Pemkot Bima mengembalikan dokumen yang dipalsukan tersebut.

*DEDY

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. buks

    Kalau begitu ceritanya, ranahnya bukan lagi pelanggaran administrasi. Penanggung jawab menara telekomunikasi sudah terindikasi melakukan tindak kriminal pemalsuan. Jangan hanya disegel, seret ke ranah hukum. Sudah cukup lama aktivitas makelar site menara telekomunikasi meresahkan warga, contohnya upaya melawan hukum dengan membangun tower diatas lahan pemakaman umum di kelurahan Kendo tempo hari.

  2. Taraha

    Semua tower seluler di Pulau Sumbawa tidak memiliki izin dari Desa/kelurahan. Untuk membangunnya sangat mudah dilakukan di Pulau Sumbawa karena masyarakatnya tidak faham kontribusi perusahaan bagi desanya, mudah di imingi sedikit langsung bisu. Dispenda juga yang asbun diam membisu. Bagaimana pajak retribusi semua tower seluler itu, mungkin jawabannya tidak tahu, tidak gado, tidak pecel, tidak makanan jawa melulu to…

  3. Martinus Ibo Philipus Aru

    aparat bilang, wangne pila? masrakat bilang, au ndi raka ba nahu? paling sia doho golongan kaum ede wali ndi ma mbocu, dou mpanga toi ro nae kan sama sajae….. bisa kluar masuk sel semau gue, paling damai….. paling dame. paling dame lagi. ale rasa beta rasa, sama rasa, ketiban jawa ro goa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *