APBD 2012, Tersita Kepentingan Perusahaan Tambang

Kota Bima, Kahaba.-  Ada hal yang menarik di balik implementasi tambang marmer di kelurahan Oi Fo’o, Kota Bima. Semangat dan pencapaian progres pelaksanaan produksi seolah seperti mengejar setoran. Peningkatan Ijin mulai dari tahapan, penelitian dan eksplorasi hingga ke tahapan eksploitasi tak ada kendala yang berarti, sederet ijin yang semestinya di keluarkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), tak menjadi soal bagi pihak pemerintah, cukup penerbitan UKL/UPL saja. “Persyaratan administasi bagi pemegang Ijin Usaha Produksi (IUP), terkesan tidak sulit dan selalu mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kota Bima,” ungkap Deni salah satu mahasiswa Asal kampus STISIP Mbojo Bima.

Kini, pihak Pemkot pun akan bertanggungjawab di balik kepentingan PT. Pasific Union Indonesia (PT. PUI), perusahaan pemegang IUP tambang marmer ini. Pasalnya, sederet janji pemberdayaan masyarakat lingkar tambang, saat ini telah di bahas di lingkup pejabat teras Pemerintah Kota Bima dan telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

Jeritan masyarakat lingkungan Kadole Bina Baru yang direlokasi dari wilayah operasioal PT. PUI, di lokasi tambang marmer kelurahan Oi Fo’o Kota Bima (Baca: Eks Warga Tambang Tuntut Realisasi Janji Walikota). Ternyata sudah menjadi fokus perhatian beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kota Bima. APBD 2012 pun sudah menjadi landasan hukum untuk beberapa program pemberdayaan khusus bagi masyarakat eks lokasi tambang marmer itu.

Pihak Pemkot Bima, melalui Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bima, Syarif Rustaman, M.Ap, menjelaskan (25/4), setelah mendengar tuntutan masyarakat atas janji Walikota dari pemberitaan media, pihak Pemkot segera mengadaan pembahasan terkait program pemberdayaan masyarakat lingkungan  Bina Baru Dusun Kadole.

“Sejumlah SKPD langsung melakukan pertemuan dan segera mencarikan solusi terhadap persoalan yang dialami masyarakat eks lokasi tambang. Sebenarnya, program pemberdayaan untuk masyarakat Kadole, sudah dituangkan dalam APBD 2012 ini. Dan akan direalisasikan pada triwulan kedua dan ketiga,” janjinya.

Syarif menambahkan, bahwa program pemberdayaan masyarakat eks lokasi tambang marmer maupun masyarakat lingkar tambang, merupakan prioritas bagi Pemerintah Kota Bima. Komitmen pihak Pemkot terkait program pemberdayaan di sana, pasti selalu dimaksimalisasi pelaksanaannya, terutama untuk program peternakan, pertanian, dan pertambangan,” jelasnya.

Beberapa keluhan seperti yang dijanjikan Walikota terkait masalah air bersih, listrik maupun pengadaan infratruktur seperti jalan dan rumah ibadah di lingkungan Bina Baru serta perekrutan tenaga kerja di perusahaan tambang marmer yang  menjadi pertanyaan masyarakat Kadole selanjutnya? Pun kembali dijelaskan Kabag Ekonomi, Syarif Rustaman, M.Ap.

Ia menjawab, untuk tuntutan lainnya yang disampaikan masyarakat Kadole, akan diinventaris dan dikomunikasikan segera dengan pihak pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Alam, dan sesegera mungkin kita carikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Secepatnya akan kami carikan solusi terbaik untuk semua keluhan Warga Kadole. Dan untuk persoalan tenaga kerja, nanti kita akan kordinasikan dengan pihak perusahaan (PT. PUI) untuk dipertimbangkan  juga, masyarakat kadole sebagai tenaga kerja atau tenaga keamanan di sana,” ungkap Syarif. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *