SMI Gelar Aksi Tolak Rezim Pasar Bebas

Kota Bima, Kahaba.- Menilai keberadaan pasar bebas justru mengantarkan Indonesia ke situasi keruntuhan kedaulatan ekonomi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Bima menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima.

SMI Cabang Bima Aksi Tolak Pasar Bebas. Foto: Dedy

SMI Cabang Bima Aksi Tolak Pasar Bebas. Foto: Dedy

Aksi unjuk rasa digelar di dua titik. Awalnya massa berkonsentrasi di perempatan Gunung Dua, selanjutnya massa berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (11/8).

Koordinator aksi, Anang mengatakan, pasca krisis 2008 Indonesia dan Negara-negara berkembang dihadapkan pada situasi krisis global. Untuk menyelamatkan krisis tersebut, dijalankan dengan skema kompetisi pasar bebas di seluruh kawasan dunia. Skema tersebut dijalankan melalui liberalisasi modal, liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja.

Sementara di kawasan Asia Tenggara sendiri, skema tersebut berbentuk AC-AFTA, AIFTA yang mengantarkan Indonesia kedalam situasi keuntuhan kedaulatan ekonomi. Selanjutnya, Pemilu 2014 baru saja selesai dan Jokowi-JK muncul sebagai pemenang sesuai penetapan KPU. “Sejatinya, Pemilu 2014 merupakan pemilu elit-elit politik borjuasi,” sorotnya.

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi elit tersebut, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada pelaksanaan skema pasar bebas. “Rezim yang lahir dari Pemilu 2014 pasti akan melaksanakan kebijakan pro pasar bebas melalui kebijakan untuk menciptakan iklim investasi tamah di Indonesia,” katanya.

Selanjutnya memangkas subsidi sosial yang menstimulus investasi pada sector publik. Hal itu dikarenakan sistem demokrasi liberal yang dijalankan dalam demokrasi borjuasi 2014 pasti akan membuka ruang dalam demokrasi transaksional yang dapat mengakomodir kepentingan pemodal.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah maupun seluruh elemen melawan perdagangan bebas, melawan swastanisasi BUMN, melawan pemotongan subsidi sosial, kapitalisasi pendidikan liberasi tenaga kerja dan melawan politik upah murah.

*BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *