Honorer BPN, Klarifikasi Dugaan Manipulasi K1 dan K2

Bima, Kahaba.– Menanggapi pemberitaan dugaan data honorer Kategori II (K2) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima (Baca: Data Honorer K2 BPN Disinyalir Penuh Rekayasa), sebanyak  17 orang, Selasa, 24 April 2012, yang di tunjuk Ali Zen, sebagai juru bicara mereka, mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Pasalnya, ke tujuh belas honorer tersebut, dihadapan Kahaba di salah satu ruangan kantor BPN, membantah keterangan dugaan manipulasi penjaringan K1 dan K2 dari sumber yang ada di kantornya itu.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima. Foto: Buser

Ia menjelaskan, BPN Kabupaten Bima, awalnya mengirim data 18 orang tenaga honorer untuk Katogori I (K1). Namun yang terjaring awal, hanya 1 orang yang masuk di K1. Sisanya, yang tujuh belas orang, masih menunggu hasil lanjutan dari Menpan RB dan BKN.

“Penetapan nama di penjaringan K1, masih dalam pembahasan untuk seluruh daerah di Indonesia. Artinya, 17 nama honerer yang belum ditetapkan oleh BKN, masih ada harapan untuk ditetapkan di K1. Dan melihat persyaratan honorer untuk K1, dari 18 honorer yang ada, semua memenuhi persyaratan tersebut,” ungkapnya.

Ali  melanjutkan, terkait dengan belum ditetapkannya ke tujuh belas honorer dalam K1, pihak BPN Kabupaten Bima, yang diwakili Kepala BPN sudah mengklarifikasi hal tersebut di BKN Provinsi NTB dan Pusat. Dan saat ini, kami sedang menunggu hasilnya.

Sedangkan dengan empat nama honorer yang terbilang baru mengabdi di BPN Kabupaten Bima, dan dua diantaranya  (Agus dan Harmailis) adalah menantu dan anak mantan kasubag Tata Usaha. Ali menjelaskan, bahwa ke empat nama tersebut tentu tidak memenuhi kriteria dan persyaratan kualifikasi di Kategori I (K1). Akhirnya, mereka dimasukkan dalam penjaringan Kategori II (K2).

“Mereka ini tak masuk K1, akhirnya diusulkan pada K2. Sedangkan 17 orang tadi, sudah diusulkan ke K1,” terang Ali.

Selain itu, Ali dan kawan-kawannya  juga membantah tentang pengeluaran uang ketika mengurus administrasi K1 dan K2. “Uang yang dikeluarkan untuk K1 dan K2 itu, bukanlah uang untuk memuluskan keinginan tenaga honor setempat, melainkan uang untuk fotocopi persyaratan yang diminta oleh pusat dan untuk pemberkasan,” terangnya. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *