Dugaan Rekayasa IUP Marmer Dibantah

Kota Bima, Kahaba.- Mendengar tudingan miring yang dilontarkan Sudirman Djunaedi, SH, Ketua Komisi A DPRD Kota Bima, terkait Ijin Usaha Produksi (IUP) yang diduga tanpa kordinasi dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan dinilai syarat rekayasa, pihak Pemerintah Kota Bima, melalui Bagian Ekonomi Setda Kota Bima membantah keras hal tersebut.

Produksi marmer di Tulung Agung, saat studi banding Pemkot Bima 2011 lalu. Foto: Bin Kalman

Kepala Bagian Ekonomi, Syarif Rustaman, M.Ap, yang di temui Kahaba usai pertemuan di Aula Pemkot Bima, Selasa (1/5), membantah tudingan anggota DPRD itu (Baca: Aroma Rekayasa Dibalik Penerbitan IUP). Ia menjelaskan bahwa penerbitan Ijin Usaha Produksi (IUP) yang diterbitkan kepada PT. Pasific Union Indonesia (PT. PUI) sudah sesuai prosedur sebagimana yang tertuang dalam aturan perundang-undangan.

Senada dengan Syarif, di tempat yang sama, mantan Kepala Bagian Ekonomi, Farid, membantah tudingan anggota DPRD itu (Sudirman, red). Dia pun kembali menuding Sudirman berkomentar tanpa dasar yang jelas. “Semua proses perijinan sudah berdasarkan mekanisme yang berlaku, tudingan anggota dewan itu tidak benar, dan saya harap anggota dewan jangan hanya tahu komentar saja,” tepis Farid.

Kadis Koperindag ini pun menjelaskan, bahwa seluruh syarat sebagai kualifikasi diterbitkannya Ijin Usaha Produksi (IUP)  tahun 2011 lalu, sudah dilakukan berdasarkan tahapan verifikasi yang ada. Dan bersama anggota DPRD pun kita menggunakan  APBD 2011 sebesar Rp 2 milyar untuk melakukan studi banding di Tulung Agung.

“Saat ini, tidak ada masalah dengan diterbitkannya IUP kepada PT. PUI, dan penggunaan APBD pun sesuai dengan apa yang disepakati bersama anggota legislatif. Kami tidak menggunakan APBD untuk pembebasan lahan, kami menggunakannya bersama DPRD untuk studi banding tahun 2011 lalu. Dan itu sudah prosedural,” pungkas Farid [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. mahabintang81@yahoo.com

    bapak farid yang terhomat jgn jadi pejabat klo asal bicara donx, klo seperti ini pantas aja Kota Bima makin melarat krn anda asal bicara aja. klo jadi pejabat ya belajar donx jgn asal bicara kaya burung beo, klo burung beo apa yg ajarin itu yang di ucapkan. buat sarif rustaman MAP ( itu itel master ahli pertambangan ya)? ada kampus di O’i FOO ya. dasar pejabat bego…. belajar donx

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *