35 Persen Dana Rehab SD Dinikmati Pejabat Dikpora dan LSM

Kabupaten Bima, Kahaba.- Muncul fakta baru pada kasus dugaan korupsi anggaran rehabilitasi SD di Kabupaten Bima. Empat orang Kepala Sekolah (Kasek) menyebutkan sejumlah pejabat Dinas Dikpora dan LSM di Kabupaten Bima juga terlibat dan menikmati anggaran yang merugikan Negara sebesar Rp 627 juta itu. (Baca. Empat Kepala Sekolah Ditetapkan Sebagai Tersangka)

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurut Penasehat Hukum empat Kasek itu, Syaiful Islam, SH, empat kliennya tidak terima jika hanya mereka yang diseret dalam kasus dimaksud. Sebab, anggaran itu tidak hanya dinikmati oleh mereka, tapi juga oleh pejabat Dinas Dikpora dan LSM.

“Mereka yang menikmati aliran dana itu juga harus diseret dan diperiksa. Jangan hanya klien saya,” kata Syaiful, Sabtu (18/10) di Mapolres Bima Kota.

Berdasarkan pengakuan kliennya, anggaran itu memang masuk langsung melalui rekening sekolah. Namun saat pencairan, oknum berinisial R, salah satu guru di Kecamatan Bolo yang mengaku suruhan pejabat di pusat dan Dinas Dikpora memotong anggaran tersebut sebesar 35 persen.

“Bagaimana mau direhab maksimal, anggaran yang belum digunakan sudah dipotong duluan. Kami pun terpaksa memberikan oknum R itu memegang buku rekening,” ungkapnya.

Ia mengaku, R memaksa memotong anggaran itu sebesar 35 persen karena merasa paling berjasa dalam melobi dan mengurus paket proyek itu di Pemerintah Pusat. Dari anggaran yang dipotong, diakui oknum tersebut akan dibagi lagi kepada sejumlah pejabat Dinas Dikpora Kabupaten Bima.

Tak hanya itu lanjutnya, setelah sisa anggaran dikelola pihak sekolah, kliennya juga kerap didatangi beberapa LSM berslogan anti korupsi meminta jatah, dengan dalih agar tidak mempermasalahkan penggunaan proyek tersebut.

“Informasi ini sudah disampaikan ke penyidik. Tapi kami belum mau membeberkan siapa saja mereka, yang jelas sudah kami kantongi semua namanya,” tambahnya.

*Erde

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *