Demo Hardiknas, Mobil Pemerintah Disandera

Bima, Kahaba.- Potret pendidikan dan indeks prestasi masyarakat Kabupaten Bima yang dinilai masih sangat rendah, saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu, 2 Mei 2012, momentum itupun dimanfaatkan sebagai aksi protes oleh Front Mahasiswa Peduli Pendidikan (FMPP). Lokasi aksi yang dipusatkan di jalan negara, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, berakibat kondisi jalan harus di buka tutup oleh aparat kepolisian.

FMPP menyandera mbil dinas hingga akhir aksi “Hari Pendidikan Nasional” (Rabu, 02 Mei 2012)/Foto: Buser

Sekitar tiga jam FMPP menggelar aksinya. Demontrsasi itupun diwarnai penghadangan terhadap mobil dinas Pemerintah kabupaten Bima. Saat aksi, FMPP menyandera Mobil Dinas dengan nomor polisi EA 25 X milik bagian keuangan setda Kabupaten Bima hingga aksi usai. FMPP menuntut agar Kepala Dikpora kabupaten Bima dan perawakilan DPRD Kabupaten Bima untuk menemui mereka di lokasi demonstrasi.

Kondisi mobil milik pemerintah, hingga akhir aksi, tak urung dilepaskan, malahan massa aksi sempat mengubah warna plat, dari warna merah menjadi warna hitam. Dua jam mereka bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Akhirnya, aspirasi mereka pun terpenuhi. Kepala Dikpora,  Drs. H. A. Zubaer HAR dan perwakilan DPRD Kabupaten Bima, yang juga Ketua Komisi IV, Ir. Ahmad SP, langsung menemui mereka di lokasi demonstrasi itu.

Kehadiran kedua pejabat yang bertanggungjawab akan persoalan pendidikan di Kabupaten Bima di sambut baik massa aksi. Koordinator lapangan, Sahdan, menjelaskan tentang buruknya potret pendidikan dan semakin menurunnya indeks prestasi manusia yang ada di Bima.  “Kualitas pendidikan di daerah kita saat ini masih buruk dan belum ada peningkatan yang diharapkan. Melalui momentum Hardiknas ini, kami mengajak semua pihak untuk sama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Bima sehingga SDM kita mampu bersaing dengan daerah lain yang ada di negeri ini,” ungkapnya.

Kepala Dikpora, Zubair, setelah mendengar tudingan potret buram akan kondisi pendidikan di Bima akhirnya menanggapi. Ia menjelaskan, bahwa dalam mencari solusi peningkatan kualitas pendidikan, pihak pemerintah tidak pernah berdiam diri. Saat ini, bersama DPRD Kabupaten Bima, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang peningkatan kualitas pendidikan di Bima.

“Kedepan, semua biaya pendidikan bisa diatasi termasuk pelayanan untuk warga belajar. Kehadiran kami di sini karena kami siap menampung aspirasi kalian, sekaligus bukti akan keseriusan perhatian kami terhadap kondisi pendidikan yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pendidikan gratis itu hanyalah kiasan untuk mempercantik saja. Tapi, pada realitasnya pendidikan gratis belum bisa diwujudkan secara utuh. Namun, sudah ada dana BOS dan beasiswa untuk membantu biaya pendidikan bagi para siswa yang memang dalam aturan berhak untuk mnerimanya.

Perwakilan DPRD, Ketua Komisi IV, Ir. Ahmad, SP, yang diberikan kesempatan untuk menjawab aspirasi para demosntran, senada dengan penjelasan Kadis Dikpora. “Kami tetap akan memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dunia pendidikan di Bima, baik dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, infrastruktur,  dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas Ahmad. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Bapak-bapak yang terhormat, secara umum seperti itulah potret pendidikan di Indonesia saat ini. saya sudah datangi beberapa kota Besar seperti, Jakarta, Makassar, Samarinda dll.
    Kalau sepintas melihatnya, dunia pendidikan kita merosot, tapi tunggu dulu… benarkah seperti itu..?
    ====
    Data kemendiknas 2011 meningkat ko’… lalu apanya yang salah? mungkin Karakter. nah sekarang kita sudah dapat berpikir tuk mengambil kesimpulan. “simpulkan sendiri”

    Ingat sodara… Semua jiwa akan Mati dan akan dimintai pertanggungjawaban.

  2. mbojobima

    memang ada beberapa orang yang selalu kurang puas dengan hasil yang sudah diupayakan dengan maksimal bang…
    kalo saya manilai malah g usah lah berdemo sampai menutup jalan negara dan menyandra mobil dinas…silahkan ke kantor dikpora, laporkan kejadian yang menyimpang, atau saran ato opini dengan baik, itu lebih baik…
    saya baca di salah satu situs bima, disana dinyatakan beberapa siswa kab bima malah ada yang membawa nama provinsi untuk ikut olimpade nasional…(maaf saya kurang ingat dimana linknya)
    bima sudah maju ko yang saya lihat, cuma kurang disyukuri saja oleh beberapa orang yang tidka bertanggungjawab…

    • Demo – memang harus, namun ada etika berdemo. Apalagi yang demo ini merupakan kaum intelek.

      Ok. pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan? apakah 100% lulus UN? apakah selalu juara Olimpiade?…

      Kalau memang tolok ukur keberhasilan atau kesuksesan itu adalah banyaknya yang juara pada olimpiade. tak perlu anak2 pergi sekolah, mending bimbingan saja terus..!
      Tapi kalau tolok ukurnya adalah UN?… jujurkah pelaksanaan UN itu sendiri. lalu mana berhasilnya disini…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *