Pemkab Bima Dapat Penghargaan BKN RI

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negera (BKN) RI atas keberhasilan penyelenggaraan seleksi CPNSD berbasis Computer Assisted System (CAT) secara cepat, akuntabel, transparan, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Penghargaan dari BKN RI yang diterima oleh Bupati Bima. Foto: Hum

Penghargaan dari BKN RI yang diterima oleh Bupati Bima. Foto: Hum

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Adminstrasi Umum Setda H. Makruf, SE kepada Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM. Nur M.Pd saat pelaksanaan Apel Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Senin (2/2) di halaman kantor Bupati Bima.

Berkaitan dengan diraihnya piagam yang ditandatangani BKN RI Eko Sutrisno tersebut, Bupati Bima menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang mendapatkan Piagam Penghargaan tersebut.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi jajaran aparatur untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan seluruh tahapan penerimaan CPNS pada tahun berikutnya,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda M.Chandra Kusuma, AP.

Disamping itu, terkait bidang kepegawaian pada bulan April 2015 mendatang akan dilaksanakan Sensus atau Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang kedua setelah kegiatan yang sama dilaksanakan pada tahun 2003. Namun sensus PNS tahun ini berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi komputer.

“Mengingat pentingnya sensus ini para pegawai diharapkan mempersiapkan data, dokumen kepegawaian yang diperlukan dan berada di unit kerja masing-masing saat pendataan dilakukan,” tegasnya.

Selanjutnya untuk kemudahan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, pegawai yang naik pangkat pada golongan IV/c ke atas, SK yang yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden, saat ini sudah diberikan kewenangan kepada Kepala BKN RI untuk menanda tangani SK tersebut.

Menutup arahannya, Bupati H. Syafrudin mengingatkan para Kepala SKPD, pejabat dan staf teknis pengelola program bahwa BPK RI perwakilan NTB telah memulai pemeriksaan awal sejak 26 Januari 2015 dan akan berakhir tanggal 1 Maret 2015.

“Para pejabat dan staf yang berkompeten diinstruksikan untuk melayani kebutuhan permintaan data dan informasi terkait program/kegiatan yang dibutuhkan Tim Pemeriksa,” tambahnya.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *