Dewan Tolak Tes Perawan dan Perjaka Siswa

Kota Bima, Kahaba.- Ide dan usulan DPRD Kabupaten Jember Jawa Timur yang ingin membuat Perda tentang Akhlakul Kharimah dengan berencana melakukan tes keperawanan dan keperjakaan untuk siswa semakin menjadi perbincangan hangat di tingkat Nasional.

Ilustrasi

Ilustrasi

Tes yang dimaksud untuk syarat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA dan sederajat itu mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Pusat. Beragam perhatian pun muncul, terutama dari pemerhati pendidikan dan Legislatif di daerah lain. Seperti di Kota Bima.

Sebab dikuatirkan ide itu diadopsi Pemerintah Pusat dan diterapkan di daerah lain juga. Praktis ide yang terkesan nyeleneh itu menuai pro-kontra dan masih dikaji sejauhmana urgensinya untuk dunia pendidikan.

Menanggapi itu, Pimpinan DPRD Kota Bima, M Syafe’i ST mengaku tidak tepat bila diterapkan. Meski baru rencana, tetapi faktanya saat ini sudah menuai banyak sorotan.

“Pemerintah juga jangan terlalu jauh mengatur soal hal-hal yang bersifat privasi masyarakat,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Bima, Senin (9/2).

Menurut dia, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus membuat regulasi yang terkesan membenani siswa. Ia pun yakin para orangtua siswa juga tak akan sependapat untuk menerapkan tes keperawanan dan keperjakaan kepada anaknya.

Senada disampaikan oleh anggota Dewan lain, H. Ridwan Mustakim. Dirinya juga tidak sepakat bila rencana itu akan diterapkan disetiap daerah, terlebih di Kota Bima. Sebab dirinya yakin, adat ketimuran masyarakat Indonesia masih dijunjung tinggi sebagai nilai yang tetap dipertahankan.

“Masih ada orangtua, masyarakat dan sekolah yang perlu didorong untuk terus membentengi anak. Cara itu jauh lebih bijak sebagai upaya antisipasi dan pencegahan,” ujarnya.

Saat ini yang perlu dipikirkan pemerintah, sambungnya, yakni penerapan pendidikan akhlak kepada pelajar. Apalagi saat ini kurikulum di sekolah sudah menerapkan soal pendidikan karakter. Materi itu semestinya digenjot para pendidik agar terbentuk karakter berbudi dan berakhlakul karimah.

“Saya menolak rencana tes itu karena terlalu menyentuh privasi para pelajar. Saya rasa kalau guru yang masih lajang dites seperti itu juga tak akan mau,” terangnya.

*Erde/Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *