LPPM-UB Evaluasi Kegiatan Pendampingan di Kabupaten Bima

Kabupaten Bima, Kahaba.- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai mitra pelaksana kegiatan AIPD dalam fasilitasi dan pendampingan di Kabupaten Bima, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Senin (16/2) di Hotel Mutmainah.

LPPM-UB Evaluasi Kegiatan Pendampingan di Kabupaten Bima. Foto: Hum

LPPM-UB Evaluasi Kegiatan Pendampingan di Kabupaten Bima. Foto: Hum

Tim yang terdiri dari Achdiarredy (Thematic Leader Bidang Realisasi) dan Ahmad Khoeri (Thematic Leader Bidang Perencanaan) melakukan serangkaian pendampingan untuk menggali informasi dan masukan terkait pelaksanaan program AIPD.

Evaluasi ini secara khusus mengundang 25 peserta dari SKPD terkait seperti Bappeda, RSUD, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Setda, Bagiam Umum dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda.

Fasilitator Kabupaten Bima AIPD Umar, SH dalam pengantarnya menyampaikan, saat ini memasuki tahap akhir kegiatan AIPD setelah selama lima tahun pendampingan. Kegiatan evaluasi untuk mendengarkan kendala dan kekurangan dari hasil pendampingan sehingga ke depan dapat diperbaiki.

“Pertemuan ini penting sebagai masukan, sebab mulai bulan Juni sampai dengan September 2015 akan dilakukan penyusunan rencana kerja tahunan (annual work plan/AWP) untuk AIPD Tahap II dengan nama yang berbeda (GFG COMPACK),” katanya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima M.Chandra Kusuma, AP.

Program ini nantinya, lanjut Umar, akan dibagi pada dua bagian yaitu penyedia layanan (supplyside) dan penguatan masyarakat sipil (demand side). GFG COMPACK fokus pada bidang kesehatan, pendidikan dan desa, sedang AIPD akan berakhir pada bulan Pebruari 2015.

Dalam kurun waktu lima tahun pendampingan, sejumlah capaian telah dibukukan, antara lain keterbukaan informasi melalui pembentukan kelompol masyarakat sipil (Civil Society Grup), kampung media, PPID dan lain sebagainya.

“Demikian halnya dalam aspek Pengelolaan aset dan keuangan, peningkatan pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan, penyusunan RPJMD, Rencana kerja, Rencana strategis, sistem monitoring dan evaluasi,” terangnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima yang diwakili Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Amar Makruf, SH menyampaikan, evaluasi kegiatan LPPM-UB merupakan wadah untuk menyamakan persepsi.

“Jika ada evaluasi, ada tiga poin yang harus diperhatikan yaitu input, kegiatan, hasil (output) dan dampak (outcame). Karena pada setiap kegiatan pasti ada dampak yang ingin dicapai seperti perbaikan pelayanan, perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.

Bagi Pemkab Bima, sambungnya, AIPD sudah sangat dekat dengan perbaikan pelayanan. Untuk itu pihaknya harus dapat mengungkapkan kendala maupun solusinya baik pada pengelolaan keuangan, aset, perencanaan dan penganggaran.

Selama ini Pemda sudah membangun komunikasi yang baik denga AIPD maupun dengan mitranya, dan yang terpenting adalah kegiatan tindak lanjut. Poin yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kebijakan replikasi dari kegiatan yang telah didukung. Program AIPD harus ada penekanan sebagai replikasi pada sektor tertentu seperti keuangan, aset untuk diteruskan oleh pemerintah daerah.

“Terkait BLUD, jangan berpikir BLUD hanya RSUD, semua yang terkait pelayanan publik, saat ini prioritas memang Rumah Sakit, tahun berikutnya bisa saja Puskesmas menjadi BLUD yang dibina RSUD, intinya jangan hanya terfokus pada rumah sakit,” harapnya.

Sementara itu, Narasumber Kegiatan Achdiarredy (Thematic Leader Bidang Realisasi) mengatakan, secara tematik event sudah cukup berhasil, karena komunikasi yang cukup baik. Masukan yang diharapkan dari mitra kerja dalam hal ini pemerintah daerah adalah Evaluasi isi, kualitas hasil maupun manfaatnya, apa yang sudah dirasakan oleh pengguna, LPPM UB berupaya keras memfasilitasi kebutuhan pemda. Hari ini perlu umpan balik dari SKPD.

“Selama ini tim LPPM-UB hanya menerima laporan dari Konsultan Individu (KI) dan pada evaluasi ini akan dilakukan pengecekan silang dengan SKPD yang langsung merasakan manfaat kegiatan.
Untuk maksimalnya output ditentukan oleh SKPD. Ke depan ada atau tidak AIPD, kegiatan tetap berjalan,” kata Achdiarredy.

Narasumber lainnya, Ahmad Khoeri (Thematic Leader Bidang Perencanaan) mengemukakan, hasil (output) yang dicapai tahun 2014-2015 adalah penyusunan Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Profil Standar Pelayanan Minimum (SPM) sudah disusun mencakup 15 bidang SPM, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelaksanaan (SP) bidangKesehatan dan pendidikan.

Sedangkan Review RPJMDes, lanjut Ahmad, tidak dapat terlaksanakan karena terkait dengan Peraturaan Menteri yang baru diterima bulan Februari.

Sementara itu, pada sesi diskusi, salah seorang peserta H. Fahruddin M.AP yang merupakan Sekretaris Dispenda Kabupaten Bima berharap AIPD tetap mendampingi Kabupaten Bima, dengan nama apapun. “Bukan berarti daerah tidak mandiri, namun daerah perlu didorong,” pintanya.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, LPPM-UB sudah cukup kompak dengan Pemerintah daerah. Dimana
Lebih banyak hal-hal yang sering dikomunikasikan terutama dalam permohonan event sesuai dengan kebutuhan daerah.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *