Kota Bima, Kahaba.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima yang membidangi ketenagakerjaan menanggapi pemecatan empat pegawai BRI Cabang Bima. Menurut Anwar Arman, SE, masalah tenaga kerja merupakan persoalan penting, karena menyangkut harkat dan martabat.
“Persoalan tenaga kerja itu menyangkut harkat dan martabat orang, semua harus jelas kontrak kerjanya, apalagi BUMN sekelas BRI, semuanya harus jelas,” sorotnya, Jumat (19/2).
Kata dia, bekerja itu juga menyangkut hak dan kewajiban. Jika pegawai dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas kemudian tidak diperhatikan soal kontrak kerja, maka sama halnya mengabaikan ketentuan.
“Jika kontrak kerja dan hak diabaikan, pantas saja karyawan juga memprotes kebijakan tersebut,” katanya.
Anwar berharap agar pegawai yang di PHK it uterus berjuang sampai mendapatkan haknya. Pihak BRI juga harus mengevaluasi diri, karena ini menyangkut kredibilitas sebuah institusi.
“Kalau kami di Dewan tetap mendorong agar perusahaan tersebut tetap menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tercipta iklim kerja kerja yang baik. Kita mendorong Dinas terkait untuk memanggil BRI,” tuturnya.
Ditambahkannya, karyawan yang lain juga yang merasa didzolimi dalam bekerja, diharapkan untuk tidak takut bersuara dan melapor kepada Dinas terkait, karena karyawan juga punya hak.
“Jangan tunggu dipecat baru bersuara,” tambahnya.
*Bin
