Pungli di Tubuh UPTD Rasanae Barat

Kota Bima, Kahaba.- Pungutan Liar atau sering dikenal dengan Pungli. Itulah potret yang terjadi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rasanae Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima. Pasalnya, dari penuturan Guru di SDN 17 Kota Bima, yang enggan dituangkan namanya mengaku, setiap penerimaan dana impasing dan gaji non sertifikasi, kerap dipotong Pihak UPTD Rasanae Barat tanpa alasan yang jelas.

Stop Pungli/Foto: bhratanews.com

Ia menerangkan, bahwa sebanyak 223 orang yang menerima dana impasing, kemudian ada 151 orang penerima gaji non sertifikasi, selama ini kerap dipotong Bendahara UPTD Rasanae Barat. Dan pemotongan ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan di UPTD lainnya tak pernah melakukan pemotongan itu. Untuk setiap penerimaan dana impasing dipotong sebesar Rp 20 ribu, sedangkan gaji non sertifikasi dipotong Rp 10 ribu per triwulannya.

“Bayangkan saja berapa yang diterima oknum di UPTD Rasanae Barat, jika setiap pengurusan ratusan guru yang mengambil dana impasing dan gaji non sertfikasi selalu dipotong. Apalagi pemotongan itu tak ada aturan yang jelas,” bebernya.

Ia melanjutkan, terakhir saya dipotong dua kali, ketika mengurus kenaikan gaji. Saat ini, Ia mengaku hanya menerima gaji sebesar Rp 700 ribu. Hal yang sangat disesalinya, ketika oknum di UPTD memotong tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas.

“Pemtongan itu dilakukan sepihak, kami pun tak diberitahu kejelasan dan untuk apa dana pemotongan tersebut,” bebernya, Jum’at, 11 Mei 2012.

Bendahara UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Rasanae Barat, M. Ali, yang ditemui Kahaba mengaku memang tak ada aturan tentang pemotongan itu. Namun, pemotongan itu hanyalah kebijakan yang sudah disepakati dengan guru sebagai pengganti biaya administrasi.

“Uang Rp 20 ribu yang diambil dari dana impasing, kami bagi Rp10 ribu untuk kantor UPTD dan Rp10 ribunya lagi untuk Dinas Dikpora. Sedangkan dari gaji non sertifikasi sebagai pengganti biaya administrasi kami potong sebesar Rp10 ribu,” jelas Ali di depan halaman kantornya, Jumat, 11 Mei 2012

Ali berkilah, bahwa pemotongan untuk biaya administrasi itu sudah disepakati dengan semua guru. Sehingga pada saat pemotongan, tak ada guru yang mempermasalahkannya. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. wow… wow… wow…
    Impassing 223×20 rb=4.460.000
    Non sertifikasi 151×10=1.510.000
    Total:Rp. 5.970.000
    dan ini bukan sekali saja, tapi dari dulu dan terus berlanjut…. Na mboto ipira ngaha ma HARAM ncau dei lokonaka… de.. kabuneku loa kaina fiki mataho-taho.

    Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa membangun negara, daerah, sara, agama… selalu yang dipikirkan bagaimana dapat uang, uang, dan uang… potong kiri-kanan, pungut atas bawah dengan berbagai alasan… yang lebih bejat lagi.. ketika dikritik, ko’ malah bertingkah lebih..! ngamcam mutasi, ngancam turun jabatanlah. sebenarnya apa yang mereka pikirkan ya…. Mungkin mereka berpikir dengan uangnya itu, bisa hidup selamnya… kesalahan berpikir.
    ———
    Kalau dipikir-pikir lagi.
    Yang mereka bodohi, tindas, aniaya itu bukan orang lain. terkadang kuluaga sendiri, minimal satu rumpun orang BIMA. mbora aka….

    • Dalih nya uang administrasi…
      padahal mereka memang digaji negara untuk melakukan tugas administrasi itu. Jangankan rakyat biasa yang butuh layanan, pungli juga dikenakan pada sesama PNS… kayak jaman kompeni aja nih.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *