Bupati Bima Instruksikan SKPD Tuntaskan Program

Kabupaten Bima, Kahaba.- Apel Gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Senin (1/6) di halaman Kantor Bupati Bima dimanfaatkan Bupati Bima Drs. H. Syafrudin, H.M. Nur, M.Pd, M.M untuk menyampaikan beberapa arahan, terkait pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kepada para Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, IV dan staf SKPD.

Bupati Pimpin Apel Gabungan. Foto: Hum

Bupati Pimpin Apel Gabungan. Foto: Hum

Bupati Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, AP menjelaskan, 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2015.

Itu berarti, untuk mewujudkan semua agenda pembangunan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.  Pimpinan SKPD, pejabat eselon dan staf diharapkan dapat menuntaskan semua program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam masing-masing DPA SKPD.

“Memasuki bulan Juni, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kepala SKPD, bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan DPA-Perubahan, berkaitan dengan hal ini, Kepala SKPD diharapkan merencanakan dengan cermat pemanfaatan dana yang ada agar tepat sasaran dan tidak berimbas pada masalah hukum di kemudian hari.,” ujarnya.

Masalah pengelolaan keuangan, Bupati mengatakan, pada tahun ini, berdasarkan hasil penilaian BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014, Kabupaten Bima masih berada pada posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Meski Predikat ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun saya ingin menjadikan hasil penilaian ini titik awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh bagi semua kepala SKPD beserta jajaran terkait tata kelola keuangan di masing-masing unit kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati H. Syafrudin mengharapkan agar Pimpinan SKPD melakukan tinjauan dan menelaah keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan hasil yang ingin dicapai. Jangan sampai ada program dan kegiatan yang tidak selaras dengan perencanaan dan penganggaran.

“Salah satu catatan yang harus segera dibenahi agar posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita raih adalah pentingnya penatausahaan aset dan kepatuhan melaksanakan atau menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK pada semua SKPD,” jelasnya.

*Bin/Hum

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *