Kabupaten Bima, Kahaba.- Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi III DPRD Kabupaten Bima terhadap realisasi APBD tahun 2015 maupun tahun sebelumnya, ditemukan banyaknya kantor Desa tidak layak menjadi kantor.
Juru bicara Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Yusran SPd dalam laporannya saat rapat Paripurna penyampaian hasil monev Komisi-Komisi Dewan, Rabu (10/6) mengatakan, pembangunan kantor Desa dari sumber dana APBD tahun 2014, realisasinya tidak maksimal.
“Hanya beberapa persen saja dapat terealisasi, imbasnya masih banyak ditemukan kantor Desa yang kondisinya sangat memperihatinkan untuk pelayanan publik.” ungkapnya.
Ia menyebutkan, seperti di Desa Ntoke, Kawuwu dan beberapa kantor Desa di Kecamatan Soromandi, pekerjaan fisiknya tidak tuntas.
“Ini harus menjadi catatan penting bagi Eksekutif ditengah kampanye pemerintah memberikan pelayanan prima pada rakyat,” sorotnya.
Termasuk sejumlah proyek fisik pembangunan tambatan perahu pada anggaran tahun 2014 yang ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan masyarakat, untuk itu Komisi III memberikan masukan agar pembangunannya dimaksimalkan pada anggaran selanjutnya, agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat.
Tidak hanya itu, beberapa proyek pelayanan air bersih, salah satu contohnya di Desa Sampungu belum rampung dan sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan. Kemudian pembangunan proyek terminal Tente di Kecamatan Woha, dimana setiap musim hujan selalu digenangi air.
“Dari hasil monev ternyata disekitar terminal tidak dilengkapi fasilitas drainase yang memadai,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap eksekutif lebih proaktif lagi terhadap realisasi-realisasi pengerjaan fisik sejumlah proyek yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan sarana publik.
“Ini tanggung jawab dewan selaku lembaga pengawas untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi temuan di lapangan,” tambahnya.
*Abu
