Kabupaten Bima, Kahaba.- Selain PNS di UPT Dikpora dan guru-guru, Pejabat Eselon II Pemkab Bima juga diidentifikasi terlibat dalam politik praktis saat Deklarasi Pasangan Petahana di lapangan Pacuan Panda Kabupaten Bima. Kendati telah diundang untuk klarifikasi, dua pejabat itu belum hadir.
“Dua pejabat eselon II itu inisial SU selaku kepala Badan saat Deklarasi Petahana dan KH selaku Kepala Dinas saat pendaftaran Pasangan Dinda-Dahlan,” sebut Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin SPd, Kamis (30/8) di Kantornya.
Belum diketahui apakah kedua orang pejabat itu hadir dan mengerahkan massa, sebab berdasarkan hasil dokumentasi pihaknya yang bersangkutan ada saat Deklarasi dan pendaftaran.
“Untuk mengetahui apakah mengerahkan massa, kami masih menunggu SU dan KH datang memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Ia berharap, dua pejabat dimaksud bisa segera hadir dan memberikan klarifikasi. Sebab hingga saat ini belum juga hadir. Kami akan kembali melayangkan undangan,” tuturnya..
“Tapi jika tidak hadir juga, tetap kita rekomendasikan berdasarkan bukti ke atasan pejabat berangkutan ditembuskan ke BKN dan Menpan RB,” katanya.
*Bin
