Panwaslu Pelajari Dugaan Pelanggaran Pasangan Dinda – Dahlan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati pasangan Dinda – Dahlan saat pendaftaran di Kantor KPU kabupaten Bima, Panwaslu Kabupaten Bima hingga kini masih mempelajarinya. (Baca. Pasangan Dinda – Dahlan Dilaporkan ke Panwaslu)

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah SH mengatakan, tujuannya masih dipelajarinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan Koalisi Partai Pengusung Pasangan Ady – Zubair yang diindikasi melanggar PKPU Nomor 12 tahun 2015, Pasal 42 ayat 2 dan 3 itu, guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. (Baca. PKS Nilai SK Golkar AL untuk Pasangan Dinda – Dahlan, Siluman)

“Pasangan Dinda – Dahlan diduga tidak melampirkan SK partai asli dalam pendaftaran sebagai bakal calon di KPU pada Tanggal 28 Juli lalu,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima Panwaslu, kata dia, SK pengusungan dari Partai Golkar kubu Agung Laksono (AL) yang dilampirkan pasangan Dinda – Dahlan adalah hasil scener via email, tidak asli atau melampirkan copian. “Ini yang dipersoalkan oleh terlapor,” katanya. (Baca. Wahyudin dan Dinda Islah di Injury Time)

Sedangkan menurut pelapor, lanjut pria yang biasa disapa Ebit itu, syarat pendaftaran bakal calon ke KPU harus melampirkan SK asli dicap dan ditandatangani diatas matrei Rp 6000. Hal tersebut tertuang jelas dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 42 ayat 2 dan 3. “Ini yang sementara ini sedang kita kaji dan pelajari,” akunya.

Terkait persoalan itu lanjut dia, pihaknya kini sedang mengkaji alat bukti yang dilampirkan terlapor. Salah satunya adalah SK Kubu AL yang diduga digunakan paket Dinda – Dahlan saat mendaftaran. Begitupun para saksi masih dimintai keterangan, termasuk Ketua KPU. “Semua keterangan KPU telah kita catat dan akan dikaji,” ujarnya.

Diakui untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya harus bekerja ekstra. Mengingat batas waktu yang telah ditentukan. “Kita hanya memiliki waktu tiga hari untuk memastikan apakah masalah yang dilaporkan itu masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak. Sementara ini kita masih bekerja,” tambahnya.

*Erde

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. ZAKKY

    Katakan yang benar apabila BENAR dan katakan SALAH biarpun PAHIT kita RASAKAN. Semoga menjadi pribadi yang menjadi PANUTAN untuk negeri ini, yang telah kering akan arti KEJUJURAN. Sukses untuk EBIT.

  2. GusDORR

    Kekuatan e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektornik dari pemerintah (pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Dengan demikian kedudukan dokumen elektonik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam pasal 1866 BW. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu di buat, dokumen elektronik dapat di sebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah.

  3. ZAKKY

    Tanda tangan elektonik pada dokumen elektonik prosedurnya sebagai berikut PEMILIK Dokumen elektronik (PENGIRIM DAN PENERIMA ) Harus terlebih dahulu melakukan permohonan untuk selanjutnya memperifikasi data pribadi masing – masing pemilik termasuk Tanda Tangan Secara Manual Ke Pengelola SITUS ELEKTRONIK yang Telah di Tentukan, selanjutnya oleh Pengelola Situs Tersebut data yang diterima plus tanda tangan pemohon akan di SANDI oleh BSNI ( Badan Sandi Nasional Indonesia ). ITULAH TANDA TANGAN DAN DOKUMEN YANG SAH SECARA ELEKTRONIK. YANG INTINYA PEMILIK DAN PENERIMA DOKUMEN SUDAH TERSANDI OLEH BADAN SANDI NASIONAL. Notasi: 1. Email dan sejenisnya Bisa di buat alamatnya seribu oleh orang yang tidak jelas. Semoga Sukses Panwaslu.

  4. MARGARITO

    Untuk bung GUsDorr… dalam hukum adalah istilah lex spesialis derogat lex generale… peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan umum… skrg masuk substansi… di pkpu jelas disebutkan bahwa sk yang diakui keabsahannya adalah sk yg bertanda tangan basah..dan diserahkan sebelum berakhirnya jangka waktu yh ditetapkan kpu…sementara kl anda mnggunakan pemaknaan surat elktronik dalam kuhp..jelas tidak tepat…krn aturan khusus yang mengatur ttg pendaftaran paslon itu pkpu (lex spesialis) sementara kuhp (lex generalis)…kemudian atas dasar apa kpu mengakui bahwa dokumen elktronik itu syah….? Hanya sekedar sharing dan beropini…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *