Tingkatkan Tata Kelola Keuangan, Pemkab Bima Gandeng BPKP

Kabupaten Bima, Kahaba.- Untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dihelat Bimbingan Teknis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang difasilitasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB, di aula Kantor Bupati Bima, Sabtu (22/8).

Peserta saat menghadiri acara Tata Kelola Keuangan. Foto: Hum

Peserta saat menghadiri acara Tata Kelola Keuangan. Foto: Hum

Penjabat Bupati Bima Drs. H. Bachrudin, M.Pd didampingi kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB DR. Bonaran Hutauruk, MM dan Sekda Drs. H. Taufik, HAK, M.Si dihadapan 80 peserta Kepala yang terdiri dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPKeu SKPD Lingkup Pemkab Bima menjelaskan, Kabupaten Bima dan Lombok Timur  merupakan dua  Kabupaten di NTB yang belum mendapat predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya predikat WDP yang saat ini disandang harus dihapus.

“Untuk itu sudah ada fokus yang harus diselesaikan hingga Bulan November mendatang, supaya neraca daerah seimbang dan tidak ada selisih,” terangnya melalui siarna Pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda M. Chandra Kusuma, AP.

Berdasarkan pengalaman dirinya, di tingkat Provinsi NTB langkah-langkah strategis dalam meraih predikat WTP ini sudah berjalan lima tahun. Tanggung jawab utama pengelolaan keuangan berada di pundak kepala SKPD, artinya tidak boleh luput melakukan monitor dan  harus konsisten.

“Tidak ada cara lain selain kerja keras agar memenuhi standar yang ditetapkan BPK. Bila  terus-menerus mampu meraih WTP, maka kepercayaan publik dan kepercayaan investor akan meningkat dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi menjadi makin baik,” jelasnya.

Bachrudin meyakinkan pimpinan SKPD akan pentingnya keseriusan dalam mengelola keuangan daerah.  Bila sungguh-sungguh melakukan pembenahan, maka target akan tercapai. Apalagi  akan ada pendampingan BPKP. “Jadi mohon BPKP memberikan gambaran langkah-langkah yang diperlukan agar keinginan pemerintah meraih WTP dapat dicapai,” pintanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB DR  Bonardo mengatakan, ada beberapa hal dalam pemberian opini. BPKP bagian dari pemerintah, sama-sama benahi, dan tidak sungkan-sungkan meminta bantuan kepada BPKP.  BPKP mendampingi semua aspek mulai aspek penganggaran sampai pelaporan. Perlu perubahan yang lebih giat dan perlu menata lebih awal.

Bonaran menekankan pentingnya aspek pengawasan.  Ranah pengendalian harus dibenahi, untuk itu segera buatkan jadwal pendampingan pengelolaan PAD, pengelolaan keuangan. Disamping ada beberapa unsur laporan keuangan yang harus terkoneksi secara menyeluruh, termasuk pengelolaan dana desa. Untuk kepentingan ini, BPKP telah meluncurkan  (launching) SIMDA Desa.

“Yang perlu dibenahi dalam SIMDA Desa adalah pengelolaan penganggaran belum handal. Masalah utamanya pada SDM pengelola aplikasi agar pengelolaan  data berjalan sesuai yang direncanakan. Itulah sebabnya perlu perubahan pola pikir agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar keuangan yang telah ditetapkan pemerintah.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *