Eksekutif Diminta Akomodir Hasil Reses Dewan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Kabupaten Bima pada masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) diminta untuk mengakomodir hasil reses dan dituangkan dalam program APBD tahun 2016.

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses, monitoring dan evaluasi (Monev) DPRD Kabupaten Bima. Foto: Erde

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses, monitoring dan evaluasi (Monev) DPRD Kabupaten Bima. Foto: Erde

Ketua DPRD Kabupaten Murni Suciyanti yang memimpin rapat mengatakan, Wakil Rakyat merupakan representasi rakyat, yang keberadaannya tidak lepas dari dukungan rakyat. Karena wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka pihaknya pun berkepentingan untuk memperjuangkan keinginan rakyat.

“Selain program pembangunan diserap melalui kegiatan Musrembang oleh Eksekutif, hasil Reses anggota Dewan juga patut diperjuangkan untuk masuk dalam program Pemerintah,” ujarnya.

Begitupun disampaikan Anggota dewan lain, M. Haryadin. Di dalam rapat ia mengatakan, selama ini hasil reses dewan tidak begitu diakomodir dalam kegiatan program pembangunan. Padahal Reses juga merupakan suara rakyat yang harus direalisasikan.

“Hanya sebagian kecil saja aspirasi rakyat melalui reses yang diakomodir. Untuk itu, kedepannya eksekutif juga harus memprioritaskan hasil reses untuk direalisasikan dalam APBD. Sehingga agenda dewan dan eksekutif juga sejalan demi pembangunan bima dan kepentingan rakyat,” katanya.

Penyampaian beberapa anggota dewan pun mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota yang hadir, dan meminta agar eksekutif agar mempertimbangkan bersama tim kerjanya. Dari pada mengakomodir program siluman yang tidak jelas dan tidak pernah dibahas, lebih baik melaksanakan program hasil reses.

*Abu

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *