Pengadaan Bibit Bawang Rp 18 Miliar Bermasalah

Kabupaten Bima, Kahaba.- Komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk meningkatkan hasil produksi bawang merah di Bima patut diapresiasi. Hal itu diwujudkan dengan digelontorkannya anggaran bernilai fantastis untuk pengadaan bibit bawang merah. (Baca. Bibit Bawang Bermasalah, Dewan Akan Panggil Dinas)

Masa aksi Kapempe NTB saat akdi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Foto: Ady

Masa aksi Kapempe NTB saat akdi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Foto: Ady

Sayangnya, niat baik Pemerintah Pusat diciderai dengan kepentingan segelintir oknum pejabat. Pasalnya, anggaran sebesar Rp.18 Miliar untuk pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Bima diindikasi bermasalah.

Sorotan itu muncul saat aksi demonstrasi sejumlah pemuda yang menamakan diri Kesatuan Masyarakat Peduli Petani (Kempepe) NTB, Kamis (3/9) pagi di depan Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultural Kabupaten Bima.

Massa aksi yang dikoordinir Ihwan menuding, pengadaan bibit bawang merah telah menyalahi petunjuk dan mekanisme. Semestinya, bibit bawang merah yang diadakan CV Agro Pratama sebagai pemenang tender jenisnya Super Pilipin dan Label Biru. Namun dalam pelaksanaannya, justru pengadaan bibit bawang merah yang tidak memenuhi syarat dan bukan jenis itu.

Tak hanya itu, CV Agro Pratama juga diindikasi sembarang menarik para penangkar sehingga bekerja asal-asalan dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. “Tujuan Pemerintah Pusat meminta pengadaan bibit kualitas Super Pilipin dan Label Biru karena diharapkan bisa menjadi komoditi unggulan dan meningkatkan produksi bawang di Kabupaten Bima,” kata Ihwan.

Namun itu telah diciderai oleh Dinas dan perusahaan pemenang tender. Ia pun menuding, hal itu sengaja dilakukan semua pihak terkait di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan. Karenanya, massa mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab atas kinerjanya, mengadili CV Agro Pratama sebagai pemenang tender dan mendesak Bupati Bima agar memanggil Kepala SKPD terkait untuk mengevaluasi program tersebut.

Kepala Dinas Pertanian setempat yang berusaha dikonfirmasi Kahaba belum berhasil ditemui karena sedang sibuk menerima tamu. Sementara, Kepala Bidang Hortikultural, Aminurlah menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan tak bisa melangkahi Kepala Dinas.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *