Dengar Pejabat Ikut Kampanye, Kuping Pj. Bupati Bima Panas

Kabupaten Bima, Kahaba.- Banyaknya sorotan tentang keterlibatan Aparat Negeri Sipil (ANS) Pemerintah Kabupaten Bima dalam politik praktis, ternyata membuat kuping Penjabat Bupati Bima H. Bachrudin panas.

Penjabat Bupati Bima Drs. H. Bachrudin, M.Pd. Foto: Hum

Penjabat Bupati Bima Drs. H. Bachrudin, M.Pd. Foto: Hum

Dengan demikian, Penjabat Bupati Bima, akan mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum yang terlibat aktif dalam politik praktis tersebut. “Jujur kuping saya sudah panas karena banyak mendapapatkan informasi dari pemberitaan yang menyorot keterlibatan ANS. Jangan pancing saya untuk mengambil tindakan tegas,” ujarnya dengan nada kesal saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (7/9) pagi.

Hari ini lanjutnya, sengaja ia gelar apel gabungan agar mengimbau langsung kepada ANS untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar aturan. “Kalau ANS tidak bisa menahan diri, maka tunggu saja sanksinya. Panwaslu siap mengawasi gerak gerik kita,” ungkapnya.

ANS katanya, mestinya menahan diri dan tidak ikut politik praktis. Tugas ANS, hanya fokus pada kerja dan melakukan tugas secara proposional. “Saya meminta ANS fokus melakukan tugas negara, agar semua tujuan tercapai dan Daerah ini bisa sejahtera,” katanya.

Ia menegaskan, ANS tidak boleh mengunakan akses negara, seperti Mobil Dinas (Mobdis) di plat hitamkan. Apalagi menggunakannya untuk ikut kampanye Pemilukada Kabupaten Bima. “Jika ditemukan setelah penegasan ini, maka kendaraan itu akan saya tarik. Pejabatnya juga akan saya tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Perlu diingat, bahwasanya Mobdis bukan alat Partai Politik (Parpol) atau milik pasangan calon. Mobdis ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas melayani masyarakat. “Saya sudah tidak mau main-main. Saya minta semua kendaraan mulai hari ini dikumpulkan. Akan kita cek satu persatu,” pintanya.

Bachrudin juga meminta, ANS tidak boleh mengekspos dukungan pasangan calon di media sosial (Medsos). Karena, itu tidak elok dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mempromosikan pasangan calon.

“Kita sudah jelas tugasnya. Jangan caplok tugas KPU dan lain yang punya wewenang dalam Pemilukada. Kita harus netral,” tegasnya dan menambahkan, kinerja SKPD saat ini belum mengoptimalkan urusan penyerapan anggaran. Untuk itu, ia minta agar SKPD fokus pada penyerapan anggaran, untuk segera diefaluasi.

*Noval

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *