25 PNS Terbukti Berpolitik Praktis

Kabupaten Bima, Kahaba.- Selama beberapa pekan terakhir, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik praktis menjadi sorotan. Hasil temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, tercatat sebanyak 25 PNS terbukti terlibat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah mengaku, semua PNS itu telah dimintai klarifikasi dan dibuktikan keterlibatannya dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

“Hari ini kami serahkan rekomendasi 25 PNS itu kepada Penjabat Bupati Bima untuk ditindaklanjuti dengan saksi sesuai aturan berlaku,” ungkap Abdullah, Rabu (9/9) pagi di Kantor Pemkab Bima.

Ebid (sapaan akrab Abdullah) menegaskan, berdasarkan hasil klarifikasi semua pelanggaran PNS ini telah memenuhi unsur. Sisanya hanya sedikit yang tidak terbukti dari temuan Panwaslu mulai pendaftaran sampai tahapan kampanye berjalan.

“Para PNS yang kita rekomendasikan ini rata-rata terlibat aktif dalam kampanye tiga pasangan calon. Hanya pasangan calon independen yang tidak ada temuan keterlibatan PNS,” akunya.

Kata dia, latar belakang PNS pelanggar aturan itu bervariasi. Mulai dari Camat, Kepala UPT Dinas Dikpora, Kepala Bidang maupun Guru-Guru. Terhadap semua temuan tersebut, pihaknya tidak tebang pilih memprosesnya. Siapa pun yang terlibat tetap ditindak tegas.

“Ini menjadi jawaban terhadap tudingan bahwa Panwaslu masu angin. Karena buktinya kita proses semua yang terlibat dan semua bukan berdasarkan laporan tapi murni hasil temuan kita,” tegasnya.

Penjabat Bupati Bima lanjutnya, usai menerima rekomendasi pelanggaran 25 PNS itu berjanji akan menindaklanjuti memberikan sanksi sesuai aturan. Tentunya, sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Untuk pelanggaran ke arah pidana, sementara ini diakui belum ada yang memenuhi unsur.

Ebid menyesalkan, meski terancam sanksi para abdi negara ini tetap saja ngeyel untuk terlibat politik praktis.

“Kami himbau kepada PNS agar tidak main-main dengan aturan, karena kalau kita temukan terlibat tidak akan kita tolerir,” tegasnya.
*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. tunggamahardika

    PNS yang dimaksud, apa melakukan kegiatan politik praktis disaat jam kerja atau tidak??????
    gelar PNS dan atribut itu hanya berlakusaat jam kerja sampai pkl.14.00////

    LALU, bgmn kalau PNS yang dimaksud melakukan kegiatan sudah lepas jam kerja??????
    itu gak apa-apa khan!!!! Dia juga warga negara yang punya hak politik.
    Kalau saja, sistem dalam proses kenaikan pangkat dan golongan serta promosi jabatan terukur dari kinerja PNS dan Baperjakat bekerja sesuai TUPOKSInya.
    Mungkin tidak akan ada POLA seperti PNS “berpolitik Praktis”.

    Karena POLITIK sudah menogobok ngobok tatanan birokrasi, maka PNS sebagai abdi Rakyat pun terseret dalam Arus politik praktis.
    Makanya, jangan asal diberi sangsi bagi mereka yang di duga melanggar, Tapi bisakah Bupati Plt itu memberikan keyakinan pada pegawainya bahwa INTERVENSI politik itu tidak ada sama sekali dalam melakukan PROMOSI dan MUTASI jabatan di birokrasi.

    Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) pasca otonomi, tidak bisa lagi berbicara “kebenaran. Tapi yang terjadi adalah”pembenaran” berdasarkan kepentingan si raja OTONOMI. Saya Tegaskan, Pekerjaan Baperjakat itu lebih banyak menyiasati keinginan orang yang sepaham dan sekepentingan saja. Saya tidak menemukan, orang yang benar-benar kredibel berdasarkan kemampuan dan pengalaman di Bidangnya.

    Kita sekarang sudah “diperkosa oleh Politik”. dan hak politik kita juga sekarang jadi mainan orang yang beraktifitas dalam politik. Andai saja Birokrasi kita berdiri tegak untuk melayani masyarakat, maka kita akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tapi karena birokrasi kita sudah menghambakan diri pada penguasa,,,,OTONOMI.
    HITAM putih mereka, adalah wajah penguasa itu sendiri.

    Kita sering melihat kue pembangunan itu terbagi hanya pada lingkaran orang dekat kekuasaan, maka selamanya rakyat yang tidak sejalan paham politik dengan dia, harus meradang selama 5 tahun. Itulah konsekwensi Pilkada langsung yang sering kita alami sampai sekarang.
    Hasil PILKADA itu hanya enak dan dinikmati oleh kelompok yang sepaham dan sekepentingan saja. Sangat jarang kita temui, seorang Raja OTONOMI berpihak untuk semua kelompok masyarakat. Makanya, Diskriminalisasi itu sudah berpraktek secara permanent dalam birokrasi kita. Lalu, siapa yang mau disalahkan broooooww!!!!
    INTINYA; siapa PNS yang mau terlibat langsung dalam politik praktis, dia akan mendapatkan jabatan itu. Resiko itu memang harus diambil untuk mendapatkan sesuatu. TOh, kita tahu semua, tidak ada yang gratis untuk mendapatkan sebuah jabatan yang perticius..!!!
    walahuallam,,,,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *