Netralitas PNS Jadi Catatan Dalam Paripurna

Kabupaten Bima, Kahaba.- Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi persoalan paling disorot dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bima, Senin (14/9) pagi. Sejumlah Anggota Dewan kembali meminta Penjabat Bupati Bima mempertegas komitmen untuk menindak PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bima belum lama ini.

Ilustrasi

Ilustrasi

Bahkan, dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap KUA-PPAS ABPD Tahun 2016 yang menjadi agenda inti paripurna terselip catatan tentang netralitas PNS.

Dalam poin catatan yang dibacakan M. Aminurlah alias Maman itu, Banggar DRPD mengingatkan kepada PNS agar tidak berpolitik praktis dan menjaga netralitas sesuai ketentuan. Pihaknya meminta kepada Penjabat Bupati Bima agar memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada PNS yang telah terbukti berpolitik praktis.

“Penjabat Bupati Bima jangan hanya bicara saja namun harus dengan tindakan nyata,” tegas Maman.

Catatan itu dipertegas kembali oleh Anggota Dewan, Edy Muhlis. Politisi Nasdem ini menagih komitmen Penjabat Bupati Bima yang kerap disampaikan ke publik untuk menindak tegas PNS tidak netral. Bahkan, Ia secara terang-terangan menyebutkan nama oknum Camat dan Kepala SKPD yang diketahuinya terlibat.

“Kami minta Bapak tidak hanya berkoar-koar di media massa dan masyarakat. Tunjukan buktinya kalau Bapak berani menindak kedua oknum pejabat itu dan PNS lainnya yang direkomendasikan Panwaslu,” kata Edy.

Duta PAN, M. Natsir mengingatkan kepada Pejabat Birokrasi dan PNS agar bisa fokus menjalankan tugas. Tidak sibuk dan melibatkan diri dalam agenda kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Ia mendukung komitmen Penjabat Bupati Bima untuk menindak PNS tidak netral apabila terbukti terlibat politik praktis. Namun komitmen itu diharapkan dapat direalisasikan agar ada efek jera bagi setiap PNS yang melanggar.

Lain lagi dengan Duta PPP, Masdin. Mantan Jurnalis ini, menyarankan kepada Penjabat Bupati Bima agar sekali-sekali melakukan sidak bersama tim yang dibentuk. Sidak terhadap PNS itu dilakukan setiap agenda kampanye empat pasangan calon.

“Bila perlu, misalkan hari ini ada kampanye pasangan calon di Kecamatan Sape, hadang saja massa pendukung di Wawo dan periksa PNS itu satu-satu. Dengan begitu akan kita tahu siapa saja yang ikut,” sarannya.

Hal senada disampaikan Duta Gerindra, M. Yasin. Ia menyarankan Penjabat Bupati Bima membentuk tim untuk merazia para PNS ketika jadwal kampanye pasangan calon. Sebab, saat ini bukan hanya satu atau dua orang PNS yang melibatkan diri dalam politik praktis, tapi hampir semua pejabat setingkat Kepala Dinas secara terang-terangan terlihat setiap kampanye. (Baca. Bupati Tegaskan 25 PNS Sedang Diproses)

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *