Kampus Harus Sediakan Akses Bagi Difabel

Kota Bima, Kahaba.- Kalangan penyandang kebutuhan khusus atau different ability people (difabel) di Kota dan Kabupaten Bima tidak sedikit jumlahnya. Dalam acara Kampanye Peduli Difabel yang digelar di Kawasan Gunung Dua pada Minggu pagi (27/5), terungkap bahwa selain menuntut perubahan paradigma masyarakat dalam memandang keberadaan para difabel, mereka juga membutuhkan kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penadatanganan spanduk peduli difabel / foto: Mutia

Dengan menumpang sebuah truk TNI-AD bak terbuka, lebih dari 20 orang siswa penyandang kebutuhan khusus  bergabung bersama Pengajar Muda Bima Indonesia Mengajar di depan Paruga Na’e untuk melakukan aksi pembagian selebaran edukasi pengertian difabel dan stiker propaganda edukasi disabilitas kepada masyarakat Bima. Kampanye yang bertemakan “Satu Cinta Untuk Bima Luar Biasa” ini lalu dilanjutkan dengan kegiatan talkshow dan penandatanganan spanduk tanda kepedulian oleh para partisipan di cafe Yuank. Talkshow ini menghadirkan beberapa orang pembicara, diantaranya jajaran Dikpora Kabupaten Bima, penyelenggara pendidikan luar biasa, juga dari unsur penyandang sekaligus praktisi pendidikan luar biasa.

M Hasan S.Pdi, Praktisi dan akademisi yang telah berkecimpung selama tujuh tahun di bidang pendidikan luar biasa Bima, mengatakan, saat ini belum ada perguruan tinggi di Dana Mbojo yang siap menerima calon mahasiswa yang spesial. “Tidak perlu dibuat perguruan tinggi khusus bagi difabel, cukup yang ada di Bima siap menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus,” kata Hasan.

Menurut Hasan yang juga menyandang ketunaan penglihatan, pendidikan yang menyatukan peserta didik normal dan difabel (inklusi) merupakan model yang baik digunakan untuk membuka kesempatan bagi para difabel di Bima. Karena, bila berharap ada perguruan tinggi khusus difabel hal itu lebih sulit diwujudkan. Dia berpendapat, tidak butuh banyak penyesuaian bagi difabel untuk mengikuti perkuliahan bersama mahasiswa normal selama sistem di perguruan tinggi tersebut sudah siap.

Dia sendiri merupakan produk pendidikan tinggi inklusi dari UIN Yogyakarta. Dia bercerita, caranya menyesuaikan diri dengan perkuliahan normal cukup dengan mengandalkan perekam suara untuk menyimpan penjelasan dari dosen dan pembacaan textbook kuliah oleh relawan. Sedangkan untuk ujian, dia dibantu petugas yang membacakan soal. “Jadi tinggal perguruan tingginya saja yang mengizinkan difabel untuk menjadi mahasiswa, dan kalaupun mereka merasa kesulitan saya siap untuk membantu,” katanya.

Guru SLB berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini menamatkan kuliahnya di program studi Pendidikan Agama Islam tepat waktu. Artinya, tidak ada kendala. “Malah saya bisa tamat 3,5 tahun sebenarnya. Tapi saya sempat ikut MTQ sampai tingkat nasional dan menjadi juara harapan satu untuk seni membaca Al-Quran,” kata dia berkelakar. Karena itu, dia berharap kebutuhan ini dijawab oleh kalangan pendidikan tinggi di Bima.

Senada sengan Hasan, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Wanita Kota Bima, Drs Akbar, M.Pd mengatakan, saat ini jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Bima jumlahnya sangat minim. Selain itu, umumnya jenjang pendidikan mereka baru setingkat diploma dua (D-2). Padahal, para guru dengan kompetensi khusus ini adalah ujung tombak pendidikan bagi para difabel. Dia mencontohkan, di SLB yang dia pimpin hanya ada tujuh tenaga pengajar untuk 36 kelas bagian dengan 69 siswa.

Akbar berpendapat, hendaknya lembaga pendidikan tinggi keguruan di Bima membuka program studi PLB untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dia sebagai akademisi dengan latar belakang magister teknologi pendidikan bersedia membantu sebagai tenaga ahli bila diminta mengajar untuk bidang tersebut. Sebagai langkah awal, dia mengusulkan agar dimulai dengan memasukkan PLB sebagai mata kuliah baik wajib atau pilihan di semester-semester awal perkuliahan sehingga tenaga pendidik memiliki wawasan dasar tentang penanganan difabel. “Apalagi di Bima kan sudah ada seperti STAIM dan STKIP jadi harusnya bisa dicoba,” kata S-2 lulusan Universitas PGRI Adibuana Surabaya ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dikpora Pemkab Bima, Basyirun, S.Pd, M.Pd, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk akomodasi terhadap amanat Undang-Undang nomor 23/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kebutuhan pembukaan akses difabel ke pendidikan tinggi tersebut diakuinya merupakan permasalahan yang nyata karena tahun ini saja ada delapan siswa difabel di Bima yang dinyatakan lulus SMA. Menurutnya, dia pernah menawarkan kepada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung untuk membuka kelas jauh PLB di Bima saat akademisi dari perguruan tinggi tersebut datang melakukan survei ke sini pada 2008.

Lanjut Basyirun, salah satu kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan luar biasa di Bima khususnya adalah keengganan orang tua untuk memperhatikan pendidikan khusus bagi anak-anaknya. “Sebagian masyarakat belum mau menyekolahkan anaknya di SLB karena selain kurangnya informasi tentang jenis pendidikan khusus ini, juga terkadang mereka malu mendapati anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus,” jelas Basyirun. Untuk itu pihaknya akan terus mensosialisasikan mengenai pentingnya SLB sehingga kedepan diharapkan akan lebih banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya.

Lanjutnya lagi, Sekarang pemerintah dalam hal ini Dikpora membuka akses seluas-luasnya dengan mendirikan beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Kabupaten Bima sendiri terdapat SLB negeri yang memiliki fasilitas lengkap seperti asrama dan penunjang lainnya di desa Runggu kecamatan Belo, selain itu juga terdapat lima buah SLB yang dikelola oleh pihak swasta di berbagai kecamatan.

Salah satu pelaksana kegiatan, Ratu Fauzana, S.I.Kom menerangkan, sudah saatnya kita mengganti penyebutan penyandang kebutuhan khusus sebagai difabel, bukan penyandang cacat atau disable. Istilah penyandang cacat masih memberikan tendensi merendahkan dan menganggap mereka berbeda dari manusia normal. “Sedangkan, difabel adalah penyandang kebutuhan khusus yang sama dengan kita, hanya saja melakukan beberapa aktivitasnya dengan cara yang berbeda,” kata Pengajar Muda di SDN Bajo Pulau, Sape.

 Sejumlah kalangan berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan ini. Selain pihak yang sudah disebutkan di atas, Pengajar Muda Bima dari Indonesia Mengajar juga merangkul Bima Bike Lovers (BBL) dan Komunitas Jalan Setapak (KJS). Selain itu, juga terlihat kehadiran Danintel Kodim Bima, Lettu Ibrahim di antara pengunjung.[BQ]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *