Kota Bima, Kahaba.- Hari kedua kunjungan reses Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II dipusatkan di Halaman Kantor Kelurahan Pane, Rabu (23/9) sore. Dalam kunjungan kali ini, usulan masyarakat soal regulasi pengawasan Kos-Kosan kembali mengemuka. Hal itu muncul dari keresahan masyarakat terhadap sejumlah kasus amoral yang marak terjadi belakangan ini melibatkan penghuni kos.
“Walaupun tidak bisa dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur Kos-Kosan, minimal kami minta dibuatkan surat edaran Walikota untuk disampaikan kepada Lurah, Ketua RT dan Pemilik Kos agar memperketat pengawasan kos,” usul Mahrun, Ketua Karang Taruna Pane.
Menanggapi usulan itu, Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofian sangat setuju pengawasan ketat terhadap rumah kos saat ini sangat perlu dilakukan. Hanya saja, usulan untuk pembuatan Perda khusus belum bisa dilakukan saat ini karena terkendala aturan. Sebab, Perda Kos tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus ada konsideran Undang-Undang dan PP sebagai payung hukum.
“Kami sudah lalukan Kunker di luar daerah, memang belum ada Perda khusus soal Kos. Pemikiran kami, sambil menunggu aturan itu kita buat dulu Peraturan Kelurahan. Tentu atas kesepakatan Kelurahan, RT, RW, LPM dan Karang Taruna. Itu akan lebih efektif mengikat,” jelasnya.
Di dalam peraturan itu lanjutnya, bisa dibuatkan poin-poin kesepakatan bersama terkait aturan soal rumah kos. Bisa saja seperti jam berkunjung tamu dibatasi atau pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam satu kos yang sama. Hal itu tergantung dari hasil kesepakatan masyarakat.
“Bila semua komponen masyarakat bekerjasama di wilayah masing-masing, saya yakin masalah seperti kasus amoral bisa dieleminir. InshaAllah ini menjadi atensi khusus kami dan akan lebih baik bila dibahas lebih lanjut,” tandasnya.
*Ady
